Hal itu ditegaskan Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi rapat koordinasi antara Pemkab Madina dengan para pelaku usaha, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan Pantai Barat Madina.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala DPMPTSP Faisal, Kepala BPS Madina, serta perwakilan sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam sambutannya, Saipullah menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pengisian data secara mandiri dan akurat.

‎Ia memastikan pemerintah menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

‎"Data yang disampaikan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau penegakan hukum," tegas Saipullah.

‎Bupati juga meminta seluruh perusahaan menyampaikan data konkret terkait luas lahan, tingkat produksi, hingga penghasilan perusahaan. Menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai dasar menghitung kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) secara proporsional dan tepat sasaran.

Menurut Saipullah, selama ini penyaluran CSR harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur produktif.

‎"Penyaluran CSR harusnya untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk kesehatan dan pendidikan serta peningkatan infrastruktur," ujarnya.

‎Bahkan, Pemkab Madina menetapkan mulai tahun 2026 seluruh program CSR perusahaan wajib dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

‎Langkah tersebut dilakukan agar program CSR selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur produktif, serta penguatan sektor UMKM.

Selain membahas sensus ekonomi dan CSR, rapat koordinasi itu juga menyoroti pengembangan investasi di Madina.

Saipullah menegaskan Pemkab Madina berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah, terbuka, dan memberikan kepastian bagi para investor.

Menurutnya, Madina memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari perkebunan, pertambangan, energi hingga pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh perusahaan PMA dan PMDN agar segera menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II melalui sistem OSS RBA paling lambat 10 Juli 2026.

‎Ia menegaskan kepatuhan terhadap pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan investasi nasional sekaligus menjadi pertimbangan dalam pelayanan perizinan di masa mendatang.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam rapat tersebut adalah optimalisasi Pelabuhan Palimbungan.

‎Bupati Saipullah mengungkapkan dirinya telah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait guna mendorong pengembangan pelabuhan tersebut menjadi kawasan industri strategis di Pantai Barat Madina.

Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Palimbungan juga menjadi solusi atas kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini terjadi akibat tingginya aktivitas kendaraan berat pengangkut Crude Palm Oil (CPO).

‎Ia menyoroti kondisi ruas jalan Jembatan Merah hingga Simpang Gambir yang mengalami kerusakan cukup parah akibat lalu lintas truk bertonase tinggi.

Karena itu, Pemkab Madina berencana mendorong pengangkutan CPO melalui jalur laut menggunakan Pelabuhan Palimbungan guna mengurangi beban jalan darat sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil perkebunan.

"Kita ingin ke depan pengangkutan CPO lebih banyak melalui jalur laut sehingga kerusakan jalan dapat diminimalisir dan Pelabuhan Palimbungan bisa berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru," kata Saipullah. (RES)

(WITA)