Para jemaah yang telah membayar biaya perjalanan umroh tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan pada Minggu (16/8/2026) menuju Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang.

Namun, setibanya di bandara Kualanamu, para jemaah justru belum mendapatkan kepastian mengenai keberangkatan mereka ke Arab Saudi. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan setelah pimpinan Travel SAH Cabang Madina, Ustaz Alwi Batubara, disebut meninggalkan para jemaah dan sulit dihubungi.

Salah seorang jemaah, dr. Khairani, mengatakan sebanyak 30 orang telah mengikuti seluruh rangkaian yang diarahkan pihak travel. Menurutnya, para jemaah juga telah menyerahkan sejumlah uang, termasuk biaya penukaran mata uang riyal.

"Kami ditelantarkan sebanyak 30 orang. Tas kami semua sudah diangkat ke bandara dan uang kami sudah ditukar Riyal, satu paketnya itu Rp2,5 juta kepada pemimpin travel," kata Khairani, seperti dikutip StartNews.

Situasi tersebut membuat para jemaah kebingungan. Sebagian di antaranya bahkan disebut mengalami kelelahan dan kondisi kesehatan menurun karena tidak mendapatkan kepastian keberangkatan.

Persoalan semakin mencuat setelah diketahui data keberangkatan 30 jemaah tersebut menggunakan nama Grand Sava Nauli (GSN). Padahal, para jemaah mengaku mendaftar dan melakukan pembayaran melalui Travel SAH.

Pihak keluarga jemaah kemudian mempertanyakan alasan data mereka dialihkan ke travel lain tanpa adanya penjelasan yang jelas. Keluarga juga mendapat informasi bahwa biaya tiket penerbangan untuk 30 jemaah yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp388 juta belum dibayarkan kepada maskapai.

Di tengah persoalan tersebut, pimpinan Travel SAH disebut tidak lagi berada bersama rombongan dan sulit dikontak. Setelah terlantar di sekitar Kualanamu, 30 jemaah tersebut akhirnya mendapatkan pendampingan dari perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Sumatera Utara.

Para jemaah kemudian dipindahkan ke Asrama Haji Medan. Namun, kepindahan tersebut belum serta-merta memberikan kepastian apakah mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Persoalan lain kemudian terungkap. Kemenhaj menyebut Travel SAH yang membawa para jemaah tersebut tidak memiliki legalitas sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh.

Status tersebut membuat posisi para jemaah semakin sulit karena mereka tidak memperoleh perlindungan sebagaimana jemaah yang menggunakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah resmi.

Di tengah kasus tersebut, muncul informasi bahwa pemerintah melalui Kemenhaj akan menalangi biaya keberangkatan atau mengganti uang para jemaah. Namun, informasi tersebut dibantah Kemenhaj.

Kepala Kantor Kemenhaj Madina, Ahmad Zainul Khobir, menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung dana yang telah dibayarkan jemaah kepada travel yang tidak resmi. "Kementerian Haji tidak ada terkait dana kepada mereka," ujar Khobir.

Meski demikian, Kemenhaj tetap melakukan pendampingan kepada 30 jemaah sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian terhadap warga Madina yang menjadi korban.

Pihak Kemenhaj Madina juga disebut telah mendatangi kediaman keluarga Ustaz Alwi Batubara di Panyabungan untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, pihak keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan Alwi Batubara. Hingga kini, nasib 30 jemaah asal Madina tersebut masih menunggu kepastian.

Kemenhaj disebut tengah berupaya mencari solusi agar para jemaah dapat menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan diberangkatkan melalui pihak lain.

Apabila tidak ada pihak yang bersedia memberangkatkan, opsi pemulangan para jemaah ke Mandailing Natal menjadi salah satu kemungkinan.

Sementara itu, pihak keluarga jemaah meminta pimpinan Travel SAH segera menunjukkan iktikad baik dan bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para jemaah. Keluarga juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terkait dugaan kerugian yang dialami para jemaah. (RES)

(WITA)