Pemkab Mandailing Natal targetkan semua persyaratan Sekolah Rakyat Madina rampung di Agustus (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Madina - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution meminta seluruh persyaratan yang masih tersisa segera dituntaskan agar pembangunan tidak terkendala administrasi.
Dalam rapat tersebut, Atika mengatakan sejumlah persyaratan administratif telah dipenuhi. Salah satunya adalah sertifikat lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun, menurut dia, masih terdapat beberapa dokumen yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persyaratan tersebut rampung paling lambat pada akhir Agustus 2026.
“Beberapa persyaratan sudah kita penuhi, seperti sertifikat lahan. Tapi, ada juga yang belum. Kami upayakan semuanya selesai secepatnya, maksimal akhir Agustus 2026,” kata Atika.
Atika mengatakan Pemkab Madina telah menyiapkan lahan seluas 6,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Luasan tersebut lebih besar dibandingkan persyaratan minimal yang ditetapkan Kementerian Sosial, yakni lima hektare.
Menurut Atika, kondisi lahan juga dinilai telah memenuhi kebutuhan pembangunan. Lokasinya dianggap strategis karena dapat mendukung akses anak-anak yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Kondisi lahan sudah oke. Luasnya 6,1 hektare. Ini sudah melebihi standar minimal dan lokasinya strategis untuk akses anak-anak,” ujarnya.
Pemkab Madina, kata Atika, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Salah satunya berkaitan dengan perizinan lingkungan. Pemerintah daerah akan mempercepat dokumen yang menjadi kewenangannya, sedangkan kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat akan segera dilaporkan.
Atika menegaskan Pemkab Madina tidak ingin pembangunan Sekolah Rakyat tertunda hanya karena persoalan administrasi.
“Untuk hal yang bisa diselesaikan di daerah akan dikebut. Sementara, yang butuh dukungan pusat akan kami laporkan. Jangan sampai karena satu berkas, pembangunan SR di Madina tertunda,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Madina kini menargetkan seluruh proses persiapan administratif dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera memasuki tahapan berikutnya.(RES) (WITA)
