Sikap tegas tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, menyikapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon agar kader turut menjaga stabilitas politik di tengah kondisi kebencanaan.

“Kami sangat menyambut baik instruksi Ibu Ketua Umum dan Ketua PDIP Sumut, Bapak Rapidin terkait menjaga stabilitas politik di tengah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Utara. Kami mengambil kesimpulan bahwa langkah ini merupakan politik sejuk,” ujar Mangapul kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Menurut Mangapul, ketika masyarakat sedang berhadapan dengan bencana seperti banjir bandang, kebakaran hutan maupun erupsi gunung berapi, yang dibutuhkan bukan kegaduhan politik, melainkan kerja bersama untuk menyelamatkan dan membantu masyarakat.

Karena itu, ia menegaskan seluruh kader PDIP harus mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik praktis.

“Berbagai bencana seperti kebakaran hutan, banjir bandang hingga erupsi gunung berapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.

Mangapul mengatakan instruksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai imbauan politik sesaat. Pesan itu harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata di lapangan, terutama dengan memastikan kader berada di tengah masyarakat ketika bencana terjadi.

“Instruksi ini bukan hanya dapat dipahami secara sesaat, tetapi harus diimplementasikan hingga ke depan. Kita harus bergotong royong untuk menghadapi bencana. Bagi kami seluruh kader PDIP, tentunya terus berkomitmen untuk hadir di tengah denyut nadi masyarakat, khususnya Sumatera Utara,” katanya.

Ia menyebutkan, 21 kader PDI Perjuangan yang kini duduk di DPRD Sumut memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.

Menurutnya, kader tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan melalui pernyataan, tetapi harus ikut mengambil bagian dalam penanganan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan, kata Mangapul, yakni menggalang dana serta mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara maksimal dalam menghadapi bencana.

“Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggalang dana sekaligus mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Mangapul menegaskan, keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi bukti nyata bahwa PDIP merupakan partai perjuangan. Terlebih dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran dan tindakan konkret, bukan sekadar narasi.

“Sejatinya, PDIP merupakan partai perjuangan yang harus berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak saling menyalahkan ketika bencana terjadi. Menurutnya, energi seluruh elemen harus diarahkan untuk penanganan korban, pemulihan dan pencegahan agar dampak bencana tidak semakin besar.

“Kita semua harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan. Seluruh kader PDIP harus ada dan hadir bersama masyarakat. Saya rasa, kunci kesiapan kita dalam menghadapi bencana alam ketika kita bersatu agar dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Sumatera Utara,” tuturnya.

Mitigasi Harus Diperkuat

Lebih jauh, Mangapul menilai pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Mitigasi dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini sehingga potensi korban dan kerugian dapat ditekan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, informasi yang benar serta penanganan cepat ketika bencana terjadi.

“Mitigasi bencana penting dilakukan. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah secara total dan maksimal ketika menghadapi bencana,” pungkasnya.