Tantangannya kini bukan sekadar memiliki potensi, tetapi bagaimana seluruh kekuatan itu dikelola secara serius, terarah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Sumatera Utara yang digelar di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026). Wakil Gubernur Sumut H Surya BSc membacakan sambutan Gubernur Sumut yang menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Utara.

Menurut Gubernur, kekuatan Sumut terdapat pada keberagaman sektor yang saling menopang. Pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, energi hingga perdagangan harus dikembangkan secara terpadu sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan.

Sektor sawit, karet dan kopi, misalnya, tidak cukup hanya menghasilkan bahan mentah. Pengembangan hilirisasi harus menjadi jalan agar masyarakat dan daerah memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Begitu juga dengan pariwisata. Danau Toba, Nias serta kekayaan budaya Batak, Melayu dan Nias merupakan aset yang harus dikelola dengan pendekatan yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Potensi tersebut bukan hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat lokal untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi.

Di bidang energi, Sumut juga memiliki potensi besar melalui tenaga air dan panas bumi. Pengembangan energi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan peluang investasi baru.

Posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat juga menjadi modal penting. Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu dapat menjadi penggerak konektivitas dan perdagangan internasional.

Namun, seluruh potensi itu harus bermuara pada satu tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Gubernur mengingatkan agar pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 tetap berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Prioritas kita jelas, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan sosial dan memastikan penanganan yang tepat bagi wilayah yang membutuhkan,” pesan Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran DPRD Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hasil reses yang menghimpun suara masyarakat dari berbagai daerah diharapkan tidak berhenti menjadi laporan, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Di sisi legislasi, DPRD juga didorong terus menghadirkan peraturan daerah yang responsif, memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi yang sehat sekaligus tetap melindungi kepentingan masyarakat.

Erni: Raker Harus Melahirkan Kerja yang Terukur

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menegaskan bahwa Raker DPRD harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus menyusun arah kerja yang lebih baik untuk 2027.

Menurut Erni, keberhasilan DPRD tidak semata-mata diukur dari banyaknya rapat atau kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan mampu menghasilkan kebijakan berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan kinerja DPRD harus dilihat dari sejauh mana pelaksanaan fungsi tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.

Erni mengajak seluruh anggota DPRD melakukan evaluasi kinerja 2025-2026 secara objektif, terbuka dan konstruktif. Capaian yang telah diraih patut diapresiasi, namun berbagai kekurangan, hambatan dan persoalan yang masih terjadi juga harus berani dibicarakan.

“Jangan hanya membicarakan apa yang telah berhasil, tetapi mari kita bahas pula apa yang belum berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya,” tegasnya.

Memasuki tahapan kerja 2027, Erni berharap DPRD mampu membangun perencanaan yang lebih terarah, efektif, terukur dan berorientasi pada hasil.

Raker, kata dia, harus menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan kepentingan seluruh anggota dewan agar program kerja yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Utara.

Hadir dalam Raker tersebut Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Golkar Aswin Parinduri SH MH, Ketua Fraksi PAN Ir Yahdi Khoir Harahap, Ketua Fraksi Demokrat Hj Anita Lubis serta sejumlah anggota DPRD Sumut.