Ahmad Darwis: Tidak Hanya Nias, Anggaran Pendidikan Daerah Lain juga Berhak Diperhatikan (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan — Pemerataan anggaran pendidikan di Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada satu kawasan. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis, meminta pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berbasis kebutuhan agar daerah-daerah lain yang menghadapi persoalan pendidikan serupa juga memperoleh perhatian.
Jika hanya menggunakan label 3T sebagai dasar, terdapat kemungkinan daerah yang tidak masuk kategori tersebut tetapi memiliki persoalan pendidikan serius justru luput dari perhatian.
Karena itu, sejumlah wilayah seperti Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Nias dapat memperoleh afirmasi kuat, sementara Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Pakpak Bharat dan Padang Lawas membutuhkan perhatian khusus. Daerah seperti Tapanuli Selatan dan Langkat juga dapat memperoleh bantuan terarah sesuai persoalan yang dihadapi.
Pembagian tersebut, kata dia, bukan merupakan peringkat resmi pemerintah, melainkan gambaran bahwa kebutuhan pendidikan setiap daerah harus dipetakan secara objektif.
“Yang kita dorong adalah keadilan. Bukan berarti semua daerah harus mendapat anggaran yang sama, tetapi daerah yang kebutuhannya lebih besar harus mendapatkan dukungan yang lebih besar,” tegasnya.
Menurut Ahmad Darwis, prinsip tersebut sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Anggaran pendidikan harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Ia berharap koordinasi Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota semakin diperkuat sehingga persoalan pendidikan di kawasan terpencil dapat ditangani secara cepat, terukur dan berkelanjutan.
“Pemerataan pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai anak-anak di pelosok kehilangan kesempatan hanya karena mereka lahir jauh dari pusat kota,” pungkas Ahmad Darwis.
