Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Aswin Parinduri SH MH saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026).

Menurut Golkar, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali jalan, jembatan dan infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, memulihkan pelayanan dasar serta memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana di masa mendatang.

Karena itu, penanganan pascabencana harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan tingkat kerusakan, serta mendapat pengawasan kuat.

"Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal," tegas Fraksi Golkar.

Di tengah penyesuaian fiskal, Golkar mengingatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, infrastruktur dasar dan pelayanan publik tidak boleh dikompromikan.

Golkar mendukung penyesuaian atau penundaan belanja yang tidak wajib dan tidak mendesak jika terjadi risiko penurunan pendapatan. Namun, belanja wajib dan pelayanan dasar harus tetap dilindungi.

"Prinsip ini harus benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran, bukan hanya menjadi pernyataan dalam dokumen perencanaan," ujarnya.

Selain itu, Golkar mendorong APBD lebih banyak memberi dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi, kata Golkar, tidak boleh hanya diukur melalui angka, tetapi harus terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan produktivitas masyarakat.

Investasi Pendidikan

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Golkar menilai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sumut.

Setiap anak harus memperoleh fasilitas pendidikan yang layak, aman dan mendukung proses belajar. Karena itu, kebutuhan ruang kelas, sanitasi, fasilitas belajar dan sarana pendukung harus menjadi perhatian dalam perubahan anggaran.

Setelah mencermati seluruh pembahasan serta jawaban dan komitmen Pemprov Sumut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan sejumlah catatan.

Golkar menegaskan perubahan APBD harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kemandirian fiskal, kualitas belanja, pemulihan pascabencana, infrastruktur dan konektivitas, pendidikan, pelayanan dasar serta penciptaan lapangan kerja.

"Perubahan APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi harus menjadi instrumen menghadirkan pembangunan yang lebih adil, produktif dan benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.