"Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen. Apalagi, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari OPD Pemko Medan mungkin belum terkumpul," ujar Godfried Effendi Lubis di DPRD Medan, Selasa (22/9/2026) menyikapi rapat evaluasi serapan anggaran di Dispar di Komisi III kemarin.

Artinya lanjut Godfried, banyak program di OPD belum terlaksana karena dimungkinkan keterbatasan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Dartah (BKAD) Pemko Medan. Ssperti masalah BDH, hingga September 2026 ini, dari total Rp 310 Miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar 30 persen yakni sebesar Rp 90 Miliar.

"Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macat terkumpul. Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya Silpa pun akan besar nantinya," prediksi politisi PSI itu.

Apalagi, mungkin program di Dinas Pariwisata tidak skala prioritas, akhirnya pengelolan pariwisata di Medan pun sangat memprihatinkan. Buktinya saja, lanjut Godfried, pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan tidak efektif.

"Habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata disana, lihat saja gedung Warenhuis hanya menjadi gudang," paparnya dan merasa prihatin terkait jumlah kunjungan wisata ke Medan di tahun 2026 yang hingga kini hanya 400 wisatawan.

Untuk menarik kunjungan wisata ke Medan, imbuh politisi senior ini, Dispar Medan perlu melakukan banyak promosi dan inovasi wisata unggulan di Medan. "Kota Medan hanya terkenal Bika Ambon, Bolu Meranti dan Durian. Tapi kita lihat saja mana ada promosi barang tersebut. Tak ada kita lihat promosi di reklame maupun bilboard promosi barang dimaksud," ungkapnya.

Hal itu menurut Godfried harus menjadi perhatian Dispar Kota Medan. Wisata unggulan harus diciptakan dan dimaksimalkan. "Kita saja merasa kalau datang saudara ke Medan, kita tidak tahu mau bawa jalan kemana, itu itu saja minim inovasi. Kalau kurang anggaran sampaikan saja," sarannya.

Pada kesempatan itu, Godfried Lubis mengingatkan Dinas Pariwisata Kota Medan agar tetap menjaga identitas Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli.

"Ornamen budaya Melayu jangan sampai hilang. Seperti ornamen Melayu harus ada terlihat ciri khas di bangunan, terutama milik pemerintah serta gapura pintu masuk ke Kota Medan.

Terkait kecurigaan kekosongan kas Pemko Medan, Plt BKAD Pemko Medan Suluh Aulia Harahap membantah kekosongan kas Pemko Medan, "Saat ini kas Pemko Aman. Justru pada rapat kemarin agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan," katanya.

Terkait DBH dari Pemprovsu yang saat ini hanya masih 30 persen diterima Pemko Medan, Dia mengaku sedikit banyak memang berpengaruh dengan sirkulasi keuangan Pemko Medan. "Namun begitu kondisi kas Pemko Medan masih aman," pungkasnya.

(MC/RZD)