Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya mendukung program Pemerintah Pusat dalam mengembangkan destinasi wisata Danau Toba. Kabupaten Simalungun siap berupaya membantu para investor dalam hal pembebasan lahan dan mempermudah proses pengurusan perizinan.

Memang diakui oleh Bupati Simalungin JR Saragih, bahwa sejak tahun 2010 lalu kunjungan wisatawan menurun drastis ke Parapat. Tingkat perekonomian pun menurun. Untuk membangkitkan kembali jumlah kunjungan wisatawan tersebut, Pemkab Simalungun melakukan banyak event besar.

“Juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk melayani para wisatawan yang berkunjung, " ucap JR Saragih kepada Analisa di Pantai Bebas Parapat, Minggu (24/11).

Pemkab berupaya mengembangkan kawasan Danau Toba dengan melibatkan beberapa program dan kegiatan lintas perangkat daerah (OPD), melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun. Misalnya, ada pembangunan shelter di Tigaras, pembangunan gapura di Sipolha, dan lain lainnya dengan dana sekitar Rp 1 Miliar pada 2019.

Bahkan berbagai program kemitraan dan pelatihan bagi para pelaku kepariwisataan dalam berbagai hal hingga manajeman Homestay menelan biaya Rp 900 juta. Jadi total tahun ini dianggarkan Rp1,9 miliar. Beberapa tahun lalu, para pedagang yang berjualan kurang tertib di Pantai Bebas telah dipindahkan ke terminal Parapat. Mereka diberikan kios sehingga banyak wisatawan berswafoto di sana.

Pengembangan kepariwisataan dari sisi non fisik tidak mengalami kendala berarti kecuali dari sisi anggaran, karena keterbatasan APBD. Sedangkan dari sisi fisik masih menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Terutama dalam upaya mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fisik.

Kendala
Kendala yang dimaksud antara lain: Pemerintah Kabupaten Simalungun belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), dan ini sudah disikapi dengan upaya penganggaran kegiatan Penyusunan RIPPARDA di TA. 2020 nanti.
Toh, Pemkab telah mengajukan beberapa program pembangunan kawasan Danau Toba ke Badan Otorita Danau Toba. Yakni pembangunan jalan lingkar sepanjang 8 Km dan pembangunan Gapura di perbatasan kota Parapat dengan nilai anggaran sekitar Rp 19 Miliar di TA 2020.

Adapun anggaran Dinas Pariwisata pada 2019 sekitar 12 Miliar dan untuk fisik sekitar Rp 2 miliar. Sementara APBD Simalungun 2019 sebesar Rp 2,3 triliun.

Pemkab Simalungun berharap agar alokasi anggaran pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba khususnya wilayah Simalungun terus diperbesar terutama dari sisi aksesibilitas, serta sarana dan prasarana. "Kami penuh harap agar Badan Otorita lebih memberikan perhatian kepada Kabupaten Simalungun dari sisi aksesibilitas serta sarana dan prasarana,” kata JR Saragih.

Sementara itu Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan yang mendampingi JR Saragih saat diwawancarai mengatakan pihaknya berupaya menciptakan kota wisata Parapat bernuansa aman, sejuk dan rindang. Sehingga para wisatawan yang berkunjung tidak mengeluh dan kembali untuk berwisata.

"Prajurit TNI AD akan selalu melaksanakan gotongroyong untuk membersihkan sampah menciptakan kondisi nyaman dan sejuk. Untuk kegiatan gotongroyong kita mengerahkan 1000 orang setiap bulannya yang diikuti dari pegawai Pemkab, Polres dan Dandim Simalungun, " ujarnya.

(FHS/JG)