BMKG Ajak Parpol Edukasi Masyarakat Tentang Mitigasi Bencana

BMKG Ajak Parpol Edukasi Masyarakat Tentang Mitigasi Bencana
Ilustrasi - Petugas menunjukkan lokasi gempa terbaru pada monitor alat informasi gempa dan peringatan dini tsunami atau Warning Receiver System (WRS) yang baru dipasang di Kantor BPBD Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Senin (19/7/2021 (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Analisadaily.com, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengajak semua pihak, termasuk Partai Politik (Parpol) ikut serta mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana.

Menurut dia, literasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. Sementara dalam situasi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan yang tepat tentang mitigasi bencana dan kemampuan menolong diri saat bencana. Dengan begitu risiko dan kerugian akibat bencana bisa ditekan seminimal mungkin.

“Pengurangan risiko bencana hingga saat ini masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bencana dan cara untuk menolong atau menyelamatkan diri. Khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan bencana,” ungkap Dwikorita saat Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang diselenggarakan PDI-Perjuangan di Jakarta, (4/8).

Dalam acara yang turut dihadiri, Ketua Umum PDI-Perjuangan yang juga Presiden RI Ke-5 Prof. Dr. (HC) H. Megawati Soekarno Putri, Sekretaris Jenderal Hasto Krsitiyanto, dan sejumlah kepala daerah kader PDIP, Dwikorita mengatakan, bahwa Indonesia saat ini menghadapi ancaman risiko multi bencana geo-hidrometeorologi.

Hal tersebut tidak lepas dari fenomena cuaca, iklim, dan tektonik di Indonesia yang semakin dinamis, kompleks, tidak pasti, dan ekstrem. Fakta yang tidak bisa dibantah, kata Dwikorita, Indonesia berada dalam kepungan lempeng-lempeng tektonik aktif dan dikelilingi oleh cincin api. Kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai benua maritim juga sangat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh Benua Asia dan Australia serta oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana geo-hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. Dwikorita mencontohkan, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali. Sementara itu kejadian cuaca ekstrem dan anomali iklim juga makin meningkat frekuensi, intensitas, dan durasinya.

“Indonesia adalah negara yang sangat rawan gempa dan tsunami akibat banyaknya sumber gempa, dimana zona sumber gempa megathrust ada sebanyak 13 segmen, dan zona sumber gempa sesar aktif ada sebanyak 295,” paparnya.

“BMKG tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kerja sama dan gotong royong dengan semua elemen masyarakat, termasuk Parpol yang notabene merupakan salah satu instrumen demokrasi penting bagi negara ini. Parpol memiliki pengurus dari tingkat pusat hingga tingkat desa, tentu juga akan sangat efektif untuk membantu dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat,” tambah dia.

Dwikorita menyebut, apa yang dilakukan PDI-Perjuangan dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) sejak 2005 silam sebagai sebuah langkah kongkrit dan strategis dalam upaya turut serta memitigasi risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya rasa tidak berlebihan jika kami berharap apa yang telah didahului PDI-Perjuangan ini bisa menjadi percontohan bagi parpol lain agar bisa ikut mengedukasi masyarakat perihal bencana. Jadi, partai tidak hanya menjalankan fungsi dalam pendidikan politik saja, namun juga pendidikan kebencanaan,” tuturnya.

Apabila makin banyak parpol yang peduli terhadap aksi nyata dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, Insya Allah akan semakin banyak pula kepala daerah yang mampraktikkan/menerapkan atau mengarus utamakan spirit dan aksi nyata pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tersebut di seluruh program pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya dapat mengakselerasi terwujudnya budaya waspada, siap untuk selamat dan sejahtera di daerah rawan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-V Indonesia Prof. Dr. (HC) H. Megawati Soekarno Putri, yang merupakan tokoh penting dalam menguatkan/menetapkan BMKG sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian langsung di bawah Presiden, juga turut melaunching Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya Geo-hidrometeorologi, sekaligus meresmikan "Command Center" yang merelay data dan informasi dari sistem milik BMKG tersebut. Harapannya, sinergitas, koneksitas, dan kolaborasi yang dilakukan PDI-Perjuangan dan BMKG bisa semakin meminimalisasi risiko bencana di Indonesia.

Selanjutnya Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Suko Prayitno Adi, menerangkan sejumlah kelebihan yang dimiliki Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang dimiliki BMKG. Di antaranya, impelementasi yang mudah dan murah, memuat informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam satu aplikasi, dan interaktif serta dapat difungsikan sebagai media koordinasi digital.

Selain itu, lanjut dia, sistem peringatan dini ini juga multi platform, dapat diintegrasikan dengan media sosial dan messaging system, dan dapat di kustomisasi sesuai kebutuhan pengguna dan berdasarkan lokasi. "Sistem ini juga memiliki sistem keamanan yang terjaga dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Ke-V Indonesia Prof. Dr. (HC) H. Megawati Soekarno Putri mengatakan BAGUNA yang dibentuknya tahun 2005 silam mengemban misi kemanusiaan dengan membumikan semangat gotong royong membantu rakyat yang terkena bencana.

"BAGUNA harus hadir ditengah rakyat dan membantu korban bencana tanpa memandang latar belakang agama, suku, ataupun pilihan politik," tegasnya.

Megawati pun menginstruksikan kepada kader PDI-P di seluruh penjuru Indonesia untuk segera merespon segala informasi realtime yang bersifat darurat dari BMKG baik prakiraan, prediksi, maupun peringatan dini.

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi