Dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022), Suryani Paskah Naiborhu mengatakan bahwa jika pemberitaan itu benar, maka hal tersebut sangat disayangkan. "Kejadian ini harus diusut tuntas. Bagaimana mungkin ada siswa yang harus belajar bimbingan rohani di selasar sekolah karena alasan tidak ada tempat atau ruang kelas?," ujarnya.

Suryani yang juga merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan jika peristiwa ini benar terjadi maka hal itu sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menunjukkan adanya diskriminasi. Sebab sudah sepantasnya jika para siswa tersebut belajar bimbingan rohani di tempat yang layak atau ruang kelas.

"Harus diketahui apa alasan yang tepat kenapa hal itu terjadi. Pihak sekolah harus diminta penjelasannya untuk menyikapi viralnya berita itu," ujarnya.

Dia mengatakan, sebagai negara Pancasila, sudah seharusnya tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Terlebih jika hal itu terjadi dalam dunia pendidikan.

"Dunia pendidikan harus dibebaskan dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk juga dengan intoleransi. Jangan sampai generasi muda kita sudah mengalami hal itu dan menjadi contoh yang tidak baik bagi kehidupan di masyarakat," tuturnya.

Suryani juga menyoroti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Jawa Barat Menurutnya, gubernur harus peka melihat kondisi tersebut dan segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi.

"Jika itu benar terjadi, harus diusut tuntas latar belakang peristiwa itu. Pihak kepala sekolah juga kita minta keterangannya untuk mengetahui apa alasan dibalik itu. Jangan sampai berita seperti ini menjadi bola panas yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, saya minta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera turun ke lapangan dan mengusut tuntas," tuturnya.

(NAI/JG)