Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Mangasitua Simanjuntak, memberikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa (10/1). (Analisadaily/Emvawari Chandra Sirait)
Analisadaily.com, Tarutung - Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pembelian buku pendidikan anti korupsi senilai Rp 2,5 juta per satu paket di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun anggaran 2022.
"Buku ini memiliki seri, mulai jilid satu sampai lima yang dikemas dalam satu paket dan dijual seharga Rp 2,5 juta per satu paket," kata Kasi Intel Kejari Taput, Mangasitua Simanjuntak di ruang kerjanya, Selasa (10/1).
Dia juga mengatakan, pembelian buku melalui revisi program rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dan dibayarkan melalui dana BOS. Berdasarkan informasi buku ini diedarkan kepada seluruh sekolah SD dan SMP di Taput sekitar 461 sekolah.
"Tapi belum tahu kita apakah semua sekolah membelinya atau tidak, yang pasti berdasarkan hasil klarifikasi kita, sudah ada 15 orang Kepala Sekolah yang mengaku membelinya," tandasnya.
Kata dia, dalam proses Lidik ini, pihaknya juga sudah melayangkan panggilan untuk dimintai keterangan kepada sejumlah pihak. Mulai dari ke ketua kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
"Kemudian Manager BOS, penyedia dan operator, sehingga ada sekitar 19 orang yang sudah kita layangkan panggilan," tandasnya sembari mengatakan sebelum melakukan Lidik mereka sudah memintai keterangan sejumlah pihak.
Sekretaris Disdik Taput, MPL, mengatakan dia tidak mengetahui tentang pengadaan dan penjualan buku ini. Bagitu juga dengan bagaimana awal proses perencanaannya.
"Sebab saya masuk (Disdik) pada Bulan Mei (2022), dan yang saya tahu penyusunan RKS mulai Bulan Januari sampai April. Jadi saya tidak tahu tentang pengadaan dan proses perencanaannya," imbuhnya.
(CAN/CSP)
