Menurut Staf Ahli Menkominfo RI, Gun Gun Siswadi, transformasi digital juga berpengaruh pada UMKM, “Terjadi transformasi digital UMKM, termasuk pembiayaan konvensional menjadi pinjaman online,” kata Gun Gun dalam webinar bertajuk “Pinjaman Online: Manfaat dan Risiko Bagi Pembiayaan UMKM”, Jumat (10/3).

Menurutnya, terdapat tiga permasalahan utama dari UMKM, yaitu modal usaha, belum memanfaatkannya pemasaran online, dan kurangnya inovasi produk. Dengan itu, banyak UMKM yang melakukan pinjol atau Pinjaman Online.

Terdapat 3 jenis pinjol, yaitu pinjaman online dana tunai, di mana pinjaman dana langsung cair ke bank pribadi, pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit dimana orang bisa meminjam dengan bayaran cicilan, dan pinjaman online dana usaha yang dikhususkan untuk pembiayaan usaha atau sebagai modal. Pinjaman ini lah yang biasa digunakan oleh UMKM untuk menambah modal usaha.

Dosen Departemen Agribisnis FEM IPB, Feryanto menjelaskan, beberapa manfaat dari pinjol, antara lain kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan, pembiayaan inklusif yang menjangkau seluruh UMKM, membantu aliran usaha kas, memperoleh modal usaha untuk mengembangkan bisnis, mendorong UMKM untuk mengembahkan usaha, serta besar pinjaman yang fleksibel sesuai kebutuhan.

Walaupun dapat membantu UMKM mendapatkan modal, pinjol memiliki risiko yang sangat besar. Beberapa risiko dari pinjol antara lain masuk daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan, Denda dan bunda yang menumpuk, serta menjadi kejaran debt collector. Selain itu, pinjol seringkali memiliki nilai bunga yang terlalu tinggi serta pemberlakuan denda yang tidak wajar.

Untuk itu, setiap pengguna wajib memastikan apakah layanan pinjol yang ingin digunakan legal atau ilegal. Cara paling mudah adalah dengan memastikan pinjol terdaftar resmi di OJK.

“Sampai dengan 20 Januari 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan,” jelas Feryanto dalam Webinar kali ini.

Selain itu, pengguna juga wajib untuk memperhatikan beberapa hal berikut sebelum terdaftar pinjol. Pertama, pastikan tujuan meminjam melalui pinjaman online baik itu untuk konsumtif atau produktif, baik untuk modal usaha atau sekedar menggunakan.

Kedua, pastikan kredibilitas aplikasi pinjaman online. Ketiga, pastikan pinjol terbuka terhadap nasabah dan tidak ada hal yang disembunyikan. Terakhir, diharapkan pengguna memperhatikan ketentuan dan bunga yang ditawarkan oleh pinjol, karena pinjol illegal sering kali menawarkan bunga yang sangat rendah.

Namun, bunga tersebut bisa naik secara tiba-tiba dan memberikan denda yang sangat besar. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, diharapkan pengguna bisa terhindar dari pinjol ilegal dan mampu menggunakan pinjaman online dengan lebih baik dan tepat guna.

Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan mengatakan, jika pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam APBN 2022 pada kisaran 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fiskal 2022 dirancang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN.

Kebijakan APBN sendiri memiliki 6 fokus utama. Salah satu fokus yang dimiliki oleh kebijakan APBN adalah melanjutkan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi.

Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020. Terdapat beberapa potensi ekonomi digital di Indonesia, yaitu financial technology (Dompetku, DOKU, dan kitabisa.com), lalu e-commerce (Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli), on demand services (Gojek,Grab, dan Ruang Guru), dan internet of things (Qlue, eFishery, Cubeacon).

Selain itu, peningkatan adaptasi teknologi juga dilakukan pada pinjaman uang yaitu pinjaman online, misalnya seperti Uang teman, Modalku, dan Dana Rupiah. Banyak pihak yang menuding pinjaman online memiliki bunga yang besar, namun pada faktanya bunga yang diberikan tidak sebesar yang diberitakan oleh kebanyakan orang.

Salah satu peningkatan teknologi tersebut diperuntukan untuk membantu pembiayaan usaha mikro atau biasa dikenal dengan sebutan UMKM.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah paling besar yaitu 64.601.352 dan jumlah tenaga kerja 109.842.384. Dengan jumlah UMKM yang sangat besar, maka bantuan fintech secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui UMKM.

Di saat ekonomi sedang mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19, peningkatan usaha mikro kemudian mendorong kembali perekonomian Indonesia, sehingga dapat naik kembali pada tahun 2021.

(REL/RZD)