Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, seperti dilansir dari Antara, Senin (29/5).

Menurut Mahfud, hal itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak akan melibatkan negara lain atas permasalahan internal yang diyakini bisa diselesaikan sendiri.

"Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," katanya saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Terkait Pemilu 2024 Bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta.

Mahfud menambahkan bahwa apabila dunia internasional diberi izin untuk terlibat dalam operasi pembebasan pilot Susi Air dikhawatirkan akan merembet ke berbagai persoalan domestik lainnya.

"Dengan demikian, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan LSM internasional, kita ndak (mau)," ujarnya.

Penyanderaan pilot Susi Air tersebut menjadi salah satu isu faktual di kawasan Papua yang menjadi tantangan tersendiri bagi TNI-Polri dalam upaya melakukan pengamanan untuk Pemilu 2024.

Selain penyanderaan tersebut, Mahfud menyoroti masih banyaknya pembunuhan warga sipil, gangguan keamanan di berbagai titik, termasuk fasilitas bandara dan kantor pemerintah, serta pemekaran daerah yang menghasilkan pembentukan sedikitnya empat daerah otonomi baru (DOB) tingkat provinsi di Papua.

Sebagai informasi, Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mehrtens disandera KKB di bawah Pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga.

Upaya pencarian yang dilakukan sejak itu bahkan telah memakan korban lima prajurit TNI gugur dalam insiden serangan yang dilakukan oleh KKB di Mugi-man pada 15 April 2023.

(RZD)