Ini juga diperparah karena capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan selalu gagal. Ditambah lagi banyaknya serapan anggaran yang tersedot untuk pembayaran honor maupun gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K dan termasuk gaji tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 40 persen dari APBD.

Demikian disampaikan Ike Taken Hasibuan, anggota badan anggaran DPRD Padanglawas ketika ditanya terkait postur APBD TA 2024 yang diusulkan Pemerintah Daerah ke DPRD.

"Berdasarkan postur RAPBD 2024 yang disampaikan Pemerintah Daerah untuk belanja membayar gaji saja hampir 40 persen," kata Ike Taken, Rabu (18/10).

Kata Ike Taken, jika alokasi untuk membayar gaji hampir 40 persen APBD tersedot, itu sudah keterlaluan. Bagaimana pula lagi dengan yang lainnya, yang butuh alokasi anggaran. Seperti pembangunan fisik, infrastruktur dan biaya operasional OPD.

"Jadi 40 persen itu sudah kelewatan, diperparah lagi realisasi capaian PAD sangat minim," kata Ike.

Ike merinci untuk honor P3K saja berdasarkan usulan yang tertuang dalam RAPBD mencapai Rp 75 miliar. Gaji tenaga honorer sebanyak 1.400 orang sebesar Rp 37 miliar, untuk gaji ASN Rp 255 mikiar, Siltap perangkat Desa Rp 57 miliar, dan TPP Rp 50 miliar.

"Itu baru gaji saja, belum lagi kebutuhan operasional masing-masing OPD dan lainnya," kata Ike.

Ketika ditanya bagaimana dengan nasib seleksi 155 penerimaan P3K tahun ini, Ike mengatakan kemungkinan akan dibatalkan, mengingat kemampuan keuangan daerah kurang mampu.

Sebab yang terjadi saat ini adalah jumlah belanja daerah semakin besar, sedangkan target pendapatan selalu gagal dan tidak tercapai.

"Ini bertolak belakang, pemerintah daerah harus memikirkan itu, jangan asal terima saja P3K, sedangkan sumber keuangannya tidak dipikirkan," tegas Ike.

Senada, Wakil Ketua DPRD Irsan Bangun Harrahap didampingi anggota banggar lainnya, Puli Parisan Lubis juga mengatakan hal yang sama. Menurut mereka, jima kondisi keuangan daerah masih seperti saat ini terus mengalami defisit, maka penerimaan 155 P3K tahun ini kemungkinan dibatalkan.

"Coba secara akal sehat saja hitung-hitungan kondisi keuangan daerah yang terus defisit, malah ditambah lagi pengeluaran, darimana diambil uangnya," kata Irsan.

Belum lagi beberapa item yang seharusnya dibayarkan tahun ini kandas akibat tidak adanya Perubahan APBD.

Sementara Plt Ka BPKAD Fajaruddin Hasibuan ketika ditanya terkait besarnya alokasi APBD untuk membayar pegawai ASN, P3K dan non ASN, ditambah lagi Siltap dan TPP pejabat, tidak membantah hal itu.

"Iya betul memang anggaran untuk membayar gaji cukup besar, apalagi setelah ada P3K," kata Fajar.

Untuk realisasi target PAD tahun ini kata Fajar baru kisaran Rp 30,5 miliar yang disetor melalui rekening umum kas daerah (RKUD) dari target semula Rp 91 miliar.

Lantas apakah memungkinkan dengan jumlah sebesar itu untuk membayar gaji APBD Padanglawas sanggup. Fajar mengaku tidak tahu. Namun jika keuangan daerah tidak mampu maka jalan yang diambil adalah pemangkasan tenaga honorer dan TPP.

"Iya mau tidak mau terpaksa tenaga honorer dipangkas dan TPP tidak dibayar," kata Fajar.

(ATS/RZD)