"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres atau apa itu," ujar Muhadjir, dilansir dari Antara, Sabtu (3/2).

Pernyataan Muhadjir tersebut disampaikan di sela-sela peninjauan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu.

Menko PMK mengatakan pembagian secara kolektif tiga bulan telah dilakukan sejak dulu. Dengan demikian, anggapan pembagian bansos karena disinyalir ada kepentingan Pemilu 2024 tidak benar.

"Ya sejak dulu ada jenis-jenis bansos yang dibagi secara kolektif tiga bulan bersamaan begitu, termasuk Kartu Indonesia Pintar itu juga tiga bulanan," kata dia.

Selain itu, pembagian beras secara bulanan untuk wilayah-wilayah yang jauh atau terpencil tidak memungkinkan. Kondisi tersebut akan membuat biaya pengiriman tinggi, sehingga banyak yang meminta agar dibagikan secara rangkap.

"Untuk kecamatan yang jauh yang penduduknya mencar-mencar, kan, ya cost-nya tinggi kalau PT Pos harus membagi setiap bulan. Maka tadi banyak yang usul supaya tiga bulan sekaligus saja," kata Muhadjir.

Ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengemukakan bahwa bantuan sosial (bansos) pada awal tahun dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah yang sedang menghadapi kenaikan harga bahan pangan akibat fenomena El Nino.

"Di luar agenda politik, tentunya penyaluran bansos membantu konsumsi masyarakat di tengah beberapa harga yang naik akibat dampak cuaca," kata Rusli.

Ia menyampaikan bahwa pada awal tahun para petani juga mulai menanam karena wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan setelah menghadapi kekeringan akibat El Nino.

Pada masa tanam, ia melanjutkan, para petani kecil membutuhkan bantuan sosial tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan usaha pertanian.

(RZD)