Kepala Kantor Cabang BPJS Ketejagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto menjelaskan, JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tujuan dari JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko PHK sambil berusaha mendapatkan pekerjaan kembali," ujar Jefri, Rabu (28/2).

Berikut syarat mengajukan klaim JKP, peserta harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan.

Peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, terdapat pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan, yaitu mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum PHK.

Peserta berkeinginan bekerja kembali.

Periode pengajuan klaim JKP adalah maksimum 3 bulan sejak dinyatakan PHK.

Program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat, antara lain manfaat berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Berikut rincian manfaat program JKP:

Uang tunai

Manfaat uang tunai yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim JKP dihitung dengan rumus (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta.

Manfaat uang tunai ini diterima oleh peserta setiap bulan dengan batas waktu paling lama 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Akses informasi kerja

Akses informasi kerja yang disediakan oleh program JKP berupa:

Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja

Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir

Pelatihan kerja

Pelatihan kerja yang disediakan program JKP ini berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

"Ini merupakan bukti Negara hadir dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia agar terhindar dari kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK),” pungkas Jefri.

“Program JKP merupakan usaha Negara untuk hadir dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi seluruh pekerja di Indonesia agar jauh dari kata kemiskinan akibat pemutusan hubungan Kerja (PHK), dan memberikan pelatihan kepada mereka yang di PHK agar bisa segera kembali produktif kedepannya,” tutup Jefri.

(JW/RZD)