Jalan Provinsi di Madina Rusak Parah, Warga Kecewa Kinerja Pemprov Sumut (Analisadaily/Rudi Erianto S)
Analisadaily.com, Madina - Kondisi jalan provinsi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, khususnya jalur menuju kawasan pantai barat, dilaporkan semakin memprihatinkan.
Jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan sedikitnya enam kecamatan dengan ibu kota kabupaten di Panyabungan, yakni Kecamatan Batang Natal, Linggabayu, Rantobaek, Sinunukan, Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Warga menyebut jalan ini sebagai urat nadi transportasi dan ekonomi kawasan pantai barat Madina.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (21/4/2026), kerusakan terparah terlihat di beberapa titik, antara lain di Desa Sopotinjak, Bulusoma, Sipogu, serta kawasan Simpang Gambir. Di lokasi tersebut, badan jalan dilaporkan menyempit akibat gerusan air sungai dan mengalami amblas di beberapa bagian.
Insiden terbaru terjadi di Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal, ketika dua truk bermuatan terperosok ke badan jalan yang rusak. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu dan kendaraan roda dua maupun roda empat mengalami kesulitan melintas. Kedua truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dengan bantuan warga sekitar.
Masyarakat setempat mengaku telah lama menghadapi kondisi jalan yang rusak tanpa adanya perbaikan signifikan dari pemerintah.
Selain menghambat distribusi barang dan mobilitas warga, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan.
Kekecewaan warga pun mulai mencuat. Abdul Aziz, salah seorang warga Batang Natal, mengkritik keras pemerintah provinsi atas lambannya penanganan infrastruktur tersebut.
“Sampai kapan dibiarkan jalan ini hancur di Madina ini, serasa tidak ada guna gubernurnya,” ujarnya.
Senada dengan itu, warga lainnya, Fahrudin Matondang, juga menyampaikan pesimisme terhadap perhatian pemerintah daerah. “Kalau mengharapkan gubernur kita sekarang jangan harap,” katanya.
Di tengah kekecewaan tersebut, muncul pula dorongan yang lebih luas dari masyarakat terkait pemerataan pembangunan.
Rully S Batubara, warga Kecamatan Natal, menyatakan bahwa wacana pemekaran wilayah Pantai Barat Mandailing menjadi semakin mendesak.
“Pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing sudah mendesak. Kalau pemerintah enggan, lebih baik kami gabung Sumatera Barat,” ujar Rully.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa kurang mendapat perhatian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan di jalur strategis, sekaligus menjawab tuntutan pemerataan pembangunan di wilayah pantai barat Madina. (RES)
(WITA)
