Para demonstran diterima Ketua Komisi E DPRDSU HM Subandi, didampingi Edi Surahman sinuraya dan Mikael T Purba. Awalnya mahasiswa meminta bertemu dengan pimpinan dewan, namun Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Sedangkan wakil ketua juga tidak berada di gedung dewan.

Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, para mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka nilai tengah dihadapi masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga tuntutan transparansi dalam pengelolaan lembaga negara.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akademik untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami meyakini bahwa setiap aspirasi yang disampaikan secara argumentatif merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat,” demikian isi pernyataan yang dibacakan dalam aksi tersebut.

Pada kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM serta melakukan evaluasi terhadap PLN pasca terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat.

Selain itu, mereka juga menuntut adanya jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer, guru swasta, dan tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil. Menurut mahasiswa, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pendidik.

Aliansi Mahasiswa Menggugat juga mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil serta mengevaluasi sejumlah program nasional yang dinilai perlu dikaji kembali efektivitasnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Tak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti penggunaan anggaran negara. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN serta membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik terkait pengelolaan lembaga investasi negara Danantara.

Dalam tuntutan terakhirnya, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat.

Aksi mahasiswa tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah DPRD Sumut menerima aspirasi dari Aliansi Pengemudi Transportasi Online. Sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tuntutan para pengemudi ojol, termasuk mengenai implementasi kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen dan persoalan distribusi BBM di Sumatera Utara.

Rangkaian aksi yang berlangsung di DPRD Sumut menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu strategis yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Baik mahasiswa maupun pengemudi transportasi online sama-sama berharap lembaga legislatif daerah dapat menjadi jembatan aspirasi rakyat serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.