Aksi yang didominasi kaum ibu atau emak-emak yang rela menempuh perjalanan ke Medan demi memperjuangkan hak masyarakat atas infrastruktur yang memadai. Mereka berharap agar pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang dinilai menjadi urat nadi perekonomian warga.
Sekretaris Aliansi, Arif mengatakan, kerusakan jalan selama ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha kecil lainnya.
"Kami datang membawa suara masyarakat. Jalan yang rusak menghambat aktivitas sehari-hari dan memperlambat perputaran ekonomi warga. Harapan kami sederhana, yaitu jalan yang layak agar masyarakat bisa bekerja dan berusaha dengan lebih baik," ujarnya.
Arif menambahkan, kerusakan jalan di Silau Laut sudah termasuk kategori bencana. Soalnya, akses jalan sangat terganggu ketika air pasang. Ketika air laut pasang, jalan tenggelam hingga satu meter. Padahal jalan tersebut merupan akses utama dan satu-satunya jalan untuk mobilisasi anak sekolah dan aktivitas ekonomi.
Sejumlah perwakilan massa diterima Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap di ruang Banmus DPRD Sumut. Menurut Yahdi, pihaknya memahami kebutuhan mendesak masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur jalan. Namun, ruas jalan yang diusulkan belum masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
"Kami memahami harapan masyarakat agar jalan ini segera diperbaiki. Karena itu kami akan mendorong agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat masuk dalam APBD Tahun 2027 sehingga pengerjaannya bisa dilakukan secara menyeluruh," kata Yahdi.
Ia menjelaskan, apabila masyarakat menginginkan penanganan yang lebih cepat, terdapat peluang melalui mekanisme dana bencana atau belanja tidak terduga. Namun proses tersebut harus diawali dengan penetapan status tertentu oleh pemerintah daerah agar dapat menjadi prioritas penanganan. “Paling tidak jalan itu ditimbun agar bisa dilintasi ketika air pasang,” jelas Yahdi.
Meski demikian, Yahdi menilai penganggaran melalui APBD reguler tetap menjadi pilihan terbaik karena memungkinkan pembangunan dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Yahdi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia mencontohkan keberhasilannya mendorong alokasi anggaran sebesar Rp6,65 miliar untuk pembukaan dan penimbunan ruas Jalan Gertak Serong-Sarang Elang-Sei Sembilang hingga perbatasan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Diskusi berlangsung dua arah dengan pengawalasan aparat kepolisian. Perwakilan masyarakat menerima beberapa usulan. Walaupun mereka tetap berharap agar tahun ini juga jalan tersebut diperbaiki Pemprovsu termasuk jika dimungkinan adanya pergeseran anggaran dari Gubsu. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

(NAI/NAI)