Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Munir Ritonga dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026), mengatakan Kundapil di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut VII difokuskan pada evaluasi realisasi program pembangunan dan penggunaan anggaran di lima daerah, yakni Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Menurut Munir, pengawasan langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan.

"Kunjungan daerah pemilihan ini bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap realisasi dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 di wilayah Dapil Sumut VII. Kami ingin memastikan program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Munir.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan dan pemantauan di lapangan, secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Sumut VII telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Berbagai program yang telah direalisasikan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sudah berjalan dengan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kualitas pembangunan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Munir mengungkapkan, salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan selama pelaksanaan Kundapil adalah adanya sejumlah kegiatan pembangunan yang batal dilaksanakan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, kebijakan efisiensi memang menjadi bagian dari upaya penyesuaian fiskal. Namun di sisi lain, kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan untuk masyarakat.

"Dampak efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami sebagai wakil rakyat agar proses penyusunan anggaran ke depan semakin tepat sasaran dan tidak mengurangi kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

Politisi PKB itu menegaskan, seluruh temuan selama Kundapil akan dirangkum sebagai bahan evaluasi DPRD Sumut dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD akan mendorong agar program-program yang tertunda akibat efisiensi dapat kembali diprioritaskan pada penyusunan APBD berikutnya.

Selain melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran, rombongan DPRD Sumut juga menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah, perangkat daerah, serta masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota. Aspirasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan sektor pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Munir menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada pelaksanaan Kundapil semata, melainkan akan terus dikawal melalui rapat kerja, pembahasan anggaran, hingga evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang berasal dari uang rakyat digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seluruh hasil Kundapil ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD Sumut dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan di Sumatera Utara," pungkasnya.