Kepastian tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Vandiko menegaskan komitmen Pemkab Samosir untuk mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Pemkab Samosir berkomitmen mengelola Dana Tambahan Transfer ke Daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penggunaannya akan difokuskan pada program-program prioritas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah," ujar Vandiko.

Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara memperoleh tambahan TKD lebih dari Rp6,35 triliun yang akan disalurkan kepada 31 kabupaten/kota. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat memberikan asistensi dan melakukan monitoring terhadap kesiapan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi program agar manfaat tambahan dana tersebut segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni menjelaskan pemerintah pusat menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana, dengan rincian Sumatera Utara Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

Fatoni juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyesuaikan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah untuk mengakomodasi tambahan TKD, serta berharap anggaran tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (TN/rel)

(WITA)