BPN Ungkap Dugaan Monopoli Proyek Alutsista Kemhan senilai USD 2,45 Miliar oleh Norman Joesoef (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Jakarta - Akun media sosial bernama Badan Perwakilan Netizen (BPN) membeberkan dugaan monopoli pengadaan proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dugaan tersebut mengarah pada pengusaha Norman Joesoef melalui grup perusahaannya, PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp).
BPN mengungkapkan data tersebut melalui unggahan di media sosial pada Rabu (12/8) malam. Dalam unggahannya, BPN menyoroti rekam jejak serta porsi pengerjaan proyek pertahanan yang dikuasai oleh Republikorp beserta jaringan anak perusahaannya.
"Yuk mengenal siapa Norman Joesoef, calon Wamenhan yang dulu sempat terlibat kasus pembelian 12 pesawat tempur bekas," tulis BPN dalam unggahan tersebut.
Berdasarkan grafik data yang dibagikan BPN, dominasi Republikorp mencakup hampir 30 persen dari total pengadaan alutsista di lingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, hingga TNI AU.
Secara finansial, porsi proyek yang dipegang oleh entitas bisnis milik Norman Joesoef tersebut mencapai USD 2,45 miliar (sekitar Rp39–40 triliun) dari keseluruhan total anggaran pengadaan alutsista Kemhan sebesar USD 9,71 miliar.
Dugaan dominasi ini dijalankan melalui sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah Republikorp maupun entitas yang terafiliasi, di antaranya:
PT Republik Technetronic Nusantara: Memegang proyek Join National Operations Command (JNOC) Kemhan bernilai USD 200 juta.
PT Republik Aero Dirgantara: Mengelola proyek Transport Helicopter senilai USD 300 juta.
PT Republik Palindo Marine: Menggarap proyek Aircraft Center senilai USD 450 juta.
PT Republik Defence.
"Republikorp, perusahaan milik Norman Joesoef ini mendominasi kepemilikan tender di Kemhan. Kacau sih kanda Norman Joesoef ini," lanjut BPN.
BPN mengajak publik untuk mengawal ketat data pengadaan alutsista yang kini beredar di ruang terbuka. Menurut akun tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pertahanan yang menggunakan APBN selama ini dinilai masih sangat minim.
"Jika dokumen tidak beredar, mungkin tak banyak yang tahu kalau Republikorp memegang kendali proyek hampir 30 persen dari total pengadaan alutsista. Publik pun mungkin tak pernah tahu bagaimana pertanggungjawaban pengadaan proyek alutsista yang dibiayai dengan uang negara tersebut," tegasnya.
Atas dasar temuan data ini, BPN secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap wacana atau potensi dilantiknya Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI. BPN mengkhawatirkan adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang kian memperbesar penguasaan proyek oleh grup bisnis tersebut.
"Kacau sih kalau kanda Norman Joesoef benar-benar dilantik jadi Wamenhan RI. Bisa-bisa proyek di Kemenhan, semua yang pegang Republikorp," tutup narasi unggahan BPN.
(JW/RZD)
