BOI menilai keberadaan praktik ilegal tersebut telah merusak desain sistem pertahanan nasional sehingga menjadi tidak efektif.

Aktivis BOI, Andi Yusuf Gufrang, menegaskan bahwa para mafia alutsista hanya berfokus pada keuntungan pribadi tanpa memedulikan kualitas dan efektivitas pertahanan negara.

"Mafia alutsista ini kan pikirannya cari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Makanya dia tidak akan peduli kalau kapal perang dan pesawat tempur yang dibeli rongsokan dan sudah tidak berguna lagi. Masak yang begini kita biarkan," ujar Gufrang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8).

Gufrang menilai keberadaan mafia tersebut dipicu oleh ketidakprofesionalan Kemhan dalam menunjuk vendor atau rekanan penyedia alutsista. Dampaknya, alutsista yang diimpor sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Ia menyoroti berbagai permasalahan yang kerap muncul, seperti pengadaan alutsista bekas, kapal perang yang tidak dapat dioperasikan, hingga spesifikasi pesawat tempur maupun kapal perang yang tidak cocok dengan kesepakatan kontrak.

Selain masalah kualitas alutsista, BOI juga menyoroti dugaan monopoli pengadaan alutsista di Kemhan oleh PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) dengan nilai proyek mencapai USD 2,45 miliar. Angka tersebut diperkirakan menyerap hampir 30 persen dari total nilai proyek pengadaan di Kemhan.

Gufrang menilai penunjukan perusahaan milik Norman Joesoef tersebut tidak logis dan tidak bijak, mengingat rekam jejaknya yang dinilai kurang baik. Nama Norman Joesoef sebelumnya sempat mencuat dalam dinamika rencana pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 yang pada akhirnya dibatalkan oleh Kemhan bersama perusahaan senjata internasional, Excalibur International.

"Saya kira publik perlu memberi atensi terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef ini. Banyak rekam jejak kurang baik tetapi malah ditunjuk sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan. Jumlahnya bahkan sangat signifikan. Ini jelas monopoli," tegas Gufrang.

Menutup pernyataannya, BOI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tetap konsisten pada komitmen pemberantasan korupsi di seluruh jajaran pemerintahan, termasuk di tubuh Kemhan. Menurut Gufrang, penanganan mafia alutsista merupakan bentuk perlindungan terhadap uang rakyat sekaligus menjaga keandalan sistem persenjataan negara.

"Saya kira Presiden Prabowo pasti akan menunjukkan komitmen dalam melawan mafia alutsista. Presiden Prabowo tentu tidak akan membiarkan sistem persenjataan dan pertahanan negara bobrok dan rusak karena keberadaan mafia alutsista," pungkasnya.

(JW/RZD)