Bawaslu Madina Bahas Tantangan Pengawasan Data Pemilih

Bawaslu Madina Bahas Tantangan Pengawasan Data Pemilih
Bawaslu Madina Bahas Tantangan Pengawasan Data Pemilih (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Mandailing Natal - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, membahas berbagai tantangan dalam pengawasan data pemilih, mulai dari persoalan pemilih yang tiba-tiba hilang dari daftar hingga warga yang masih hidup tetapi tercatat meninggal dunia dalam sistem data pemilih.

Berbagai persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Bawaslu Class Internal Sharing Session Sesi I bertema "Menjawab Tantangan Pengawasan Data Pemilih" yang digelar di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Herlindawati Lubis, M.Si. Sementara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pencegahan Parmas dan Humas), Bambang Saswanda, S.I.Kom, bertindak sebagai pemateri.

Dalam pemaparannya, Bambang menyoroti sejumlah persoalan pelik yang kerap ditemukan selama tahapan pemutakhiran data pemilih. Salah satu isu yang dibahas berkaitan dengan keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di wilayah Mandailing Natal, termasuk persoalan penolakan terhadap TPS khusus.

Selain itu, forum tersebut mengupas berbagai persoalan administratif yang berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

"Persoalan data pemilih bukan hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Karena itu, setiap perubahan dan ketidaksesuaian data harus menjadi perhatian serius dalam pengawasan," ujar Bambang.

Dia juga menyoroti adanya warga yang sebelumnya terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tiba-tiba tidak lagi ditemukan dalam daftar pemilih.

Padahal, warga tersebut masih hidup, memiliki KTP elektronik, dan tetap berdomisili di tempat asalnya.

"Jangan sampai masyarakat yang masih hidup, memiliki identitas kependudukan yang sah, dan berdomisili di wilayahnya justru hilang dari daftar pemilih. Bahkan, ada persoalan warga yang masih hidup tetapi dalam sistem tercatat meninggal dunia. Hal seperti ini harus dicermati dan diawasi," lanjut Bambang dalam poin persoalan yang dibahas.

Diskusi juga menyoroti persoalan warga yang belum berusia 17 tahun, tetapi telah menikah. Kelompok ini menghadapi kendala regulasi dan dokumen administrasi kependudukan untuk dapat diakomodasi sebagai pemilih.

Tidak hanya persoalan administrasi, tantangan pengawasan juga berkaitan dengan penegakan hukum dan penanganan dugaan pelanggaran. Dalam praktiknya, jajaran pengawas di lapangan kerap diarahkan sebatas memberikan saran perbaikan terhadap persoalan yang ditemukan.

"Pengawasan tidak boleh berhenti pada menemukan persoalan dan memberikan saran perbaikan. Perlu ada koordinasi dan tindak lanjut yang jelas agar setiap permasalahan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Madina berkomitmen terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, merumuskan langkah-langkah antisipatif, serta memperkuat koordinasi antar-divisi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pengawasan data pemilih sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlindungi dan tidak terabaikan akibat persoalan administrasi maupun kendala teknis dalam setiap tahapan pemilu. (RES)

(WITA)

Baca Juga

Rekomendasi