Oleh: Fahrin Malau

MINAT remaja melanjutkan pendi­dikan ke perguruan tinggi swasta (PTS) di Pulau Jawa dan luar negeri setiap tahun terus meningkat. Apakah ini menandakan bahwa kualitas PTS di Sumut kurang berkualitas.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menilai, meningkatnya pelajar Sumut melanjutkan pendidikan ke PTS di Pulau Jawa dan luar negeri, menunjukkan ke­sada­ran orang tua untuk memberikan pe­n­didikan yang terbaik kepada anak-anak­nya sudah sangat mengembirakan. Selain itu, ada peningkatan ekonomi masyarakat di Sumut karena untuk kelanjutan pendidikan itu membutuhkan biaya tidak sedikit.

Meningkatnya keinginan melanjutkan pendidikan ke PTS di luar negeri itu, bukan karena PTS di Indonesia sedikit. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek­dikti) RI, di Indonesia ada 4.529 perguruan tinggi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok yang hanya 2.824 PT. Padahal jika dilihat luas wilayah dan jumlah penduduk, Tiongkok jauh melebihi Indonesia.

Data Ristekdikti, kata Sofyan, alokasi sumber daya PT di Indonesia relatif kecil. Sebagian besar PT kecil 70 persen hanya punya 1 atau 2 prodi dan 20 persen secara finansial tidak sehat. Secara umum mutu tidak bagus. Hanya 54 PT terakreditasi A, 375 PT terakreditasi B, dan 791 terakreditasi C. Jumlah PT vokasi terlalu sedikit, misalnya vokasi STEEM hanya 5,4 persen.

Untuk mengatasi persoalan PT di Indo­nesia, solusinya dengan mengurangi jum­lah PT dikurangi, ditutup atau merger, me­ningkatkan partisipasi masyarakat atau in­dustri. “PT kecil diminta merger, PT ti­dak sehat diminta cari investor,” katanya.

Pendampingan peningkatan mutu dan jumlah politeknik ditambah, revitaliasi vokasi. Perkembangan program world class university, Universitas Indonesia (UI) pada 2015 berada di peringkat 358, pada 2016 naik ke peringkat 325, 2017 kembali naik menjadi 227, dan pada 2018 turun ke peringkat 292.

Institut Teknologi Bandung pada 2015 berada di posisi 555, 2016 naik ke posisi 405, 2017 naik lagi ke  posisi 331, dan pada 2018 turun di posisi 359. Universitas Gadjah Mada, pada 2016 berada di peringkat 555, 2016 naik ke peringkat 525, 2017 naik lagi di 401-410, dan pada 2018 naik ke posisi 391.

Menurun

Menghasilkan PT yang berkualitas tidaklah mudah. Secara nasional mutu PT belum mengembirakan, setidaknya mengacu dari program world class university, UI yang menjadi kebanggaan bangsa berada di posisi 292 dunia. Lebih khusus lagi, kata Sofyan, PT di Sumut sampai hari ini belum mengembirakan.

Persoalan PTS di Sumut masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan sarana mendirikan PT berkualitas butuh modal yang sangat besar. Tapi faktanya, banyak PT di Sumut ingin buru-buru pulang modal dengan menyelenggarakan pendidikan asal jadi, yang penting mahasiswanya banyak. Soal  nomor dua. Akhirnya keluarlah produk yang kurang bisa bersaing.

Sofyan mencontohkan, sekitar 30 tahun lalu, Sumut dikenal memiliki PT berkualitas. Masing-masing PT di Sumut memiliki keunggulan. Bahkan banyak dari pulau Jawa dan juga luar negeri melanjutkan pendidikan ke PT Sumut. Tapi se­karang justru kualitasnya tertinggal. Dulu PT Sumut unggul dibandingkan de­ngan Malang, tapi sekarang sebaliknya.

Konflik dan persoalan PT di Sumut tidak terlepas dari pencapaian kualitas. Banyak­nya aksi demo mahasiswa memengaruhi citra PT tersebut. Pengaruh kualitas juga dengan adanya konflik di internal PT.

Jumlah universitas di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Padahal pendidikan kejuruan sangat dibutuhkan. “Pendidikan vokasi di Indonesia masih sangat sedikit,” katanya.

Minimnya pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk di Sumut akibat minat masuk ke politeknik rendah dibandingkan ke universitas. Walaupun banyak prodi yang sudah jenuh. Persoalan lain untuk mendirikan pendidikan vokasi butuh modal sangat besar.

Begitu juga untuk mendapatkan SDM yang ahli dibidangnya. Padahal, katanya, di Sumut sangat berpeluang membuka politeknik. Karena potensi alam Sumut luar biasa, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya.

Banyaknya PT di Indonesia, perlu diawasi. Pemerintah melalui Ristekdikti harus berani meindak PT yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. “Saya melihat Ristekdikti hanya berani menindak pada awal saja, setelah itu kendur,” katanya.

Tindakan tegas sangat penting dilakukan, karena menyangkut kualitas tamatan yang dihasilkan. Jika pengawasannya tidak ketat, dikhawatirkan kualitas pendidikan PT di Indonesia semakin menurun.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jauh lebih berani mengawasi pendirian SMA. Misalnya untuk mendirikan SMAN salah satu syaratnya memiliki lahan sedikitnya 2 hektar. Sementara banyak ditemukan PT berdiri dengan hanya memilki dua atau tiga ruko saja. “Bagaimana PT bisa berkualitas, jika sarananya tidak memadai?” katanya.