Analisadaily.com, Langsa - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, instruksikan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperindag UKM) setempat, untuk melakukan pemantauan terhadap stok bahan sembako dan harga.
"Diskoperindag UKM, diintruksikan untuk memantau ketersediaan bahan sembako dan harganya.Ini sesuai dengan intruksi wali kota," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Langsa, Yanis Prianto, Senin (30/3).
Selain itu, Diskoperindag juga diminta memantau apakah ada pihak-pihak yang memainkan harga barang dan melakukan penimbunan logistik.
"Kita harap tidak ada yang mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini, sehingga masyarakat tidak dikhawatirkan dengan stok bahan sembako maupun melakukan manipulasi harga," ujarnya.
Kepada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah setempat, diminta untuk mengintruksikan kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) agar menyediakan tempat cuci tangan sekaligus ruang sterilasasi nagi jamaah.
Lebih lanjut Yanis mengatakan, jika seandainya nanti diberlakukan lockdown, maka Pemko Langsa akan memberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu/kepala keluarga (KK) per bulan. Namun, masyarakat yang mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Penerima ini nantinya tidak semua masyarakat dapat. Kendati demikian, tidak mungkin orang kaya mendapatkan bantuan itu dan yang diberikan nantinya dalam bentuk sembako," ucapnya.
Untuk itu, wali kota juga telah memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi masyarakat kategori yang mendapatkan bantuan tersebut. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan.
Sementata untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, karena sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19, untuk memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan lainnya.
Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), akan terus memberikan imbauan maupun informasi tentang pencegahan COVID-19 melalui media sosial dan videotron dan lainnya. Selain itu, Pemko Langsa akan menyurati Pemerintah Aceh untuk berkoordinasi terkait dengan dana otonomi khusus (Otsus) yang bisa digunakan untuk penanganan COVID-19.
Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik dalam menyikapi informasi-informasi COVID-19) dan bagi masyarakat yang keluarganya baru pulang dari luar daerah terjangkit agar segera melaporkan kepada perangkat gampong (desa) setempat.
(DIR/RZD)
