"Sebelum dana refocusing tahap dua ini baiknya didiskusikan dulu ke berbagai stakeholder dan juga DPRD agar anggaran tersebut betul-betul menyentuh dan berdampak ke masyarakat," kata Akbar di Medan, Kamis (2/7).

Akbar khawatir jika dana refocusing tahap dua ini hanya copy paste dari refocusing sebelumnya. Dimana anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) jauh lebih besar jumlahnya ketimbang untuk alokasi kesehatan.

Padahal saat itu Sumut tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah.

"Jadi mengapa anggaran JPS bisa sampai Rp300 miliar lebih alokasinya," ujarnya.

Akbar mengatakan situasi saat ini tentu sudah berbeda dengan waktu refocusing tahap satu diluncurkan. Menurutnya hal yang dibutuhkan saat ini ialah pembenahan kesiapan alat medis dalam menghadapi Covid-19.

"Pansus Covid-19 DPRD Sumut sudah keliling ke kabupaten/kota dan hampir seluruh RSUD tidak memiliki PCR. Jadi bagaimana persiapan kita menghadapi new normal jika alat kelengkapan medis kita masih sangat lemah," ungkap Akbar.

Menurutnya dari total anggaran Rp500 miliar yang akan dialokasikan pada refocusing tahap dua, rasanya sangat pantas jika anggaran tersebut digunakan untuk kelengkapan RSUD di daerah. Hal ini dirasa penting untuk mencegah potensi ledakan penularan Covid-19 di masa new normal.

Selain kesehatan, Akbar juga mendorong agar Gubernur Sumut mendukung percepatan stimulus ekonomi di tengah masyarakat.

"Banyak pengusaha kita yang lesu akibat pandemi dan UMKM juga banyak yang tutup. Keadaan ini harus juga dipikirkan agar perekonomian masyarakat di bawah pulih kembali," tukasnya.

(EAL)