Mubes yang dilakukan di Jalan Gedung Arca-Halat, Medan, Sabtu (12/12), diawali diskusi dosen ilmu politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr. Bakhrul Khair Alam, M.Si dengan judul, Tangguh Bergerak Untuk Indonesia.

Dalam pandangan Bakhrul, fakta sejarah gerakan reformasi Mei 1998 di Medan tidak bisa dihilangkan dari sejarah perpolitikan Indonesia.

"Ada begitu banyak gelombang unjuk rasa sejak bulan April 1998 hingga Mei 1998 di Medan dan kota lainya di Sumut yang memicu gelombang unjuk rasa semakin besar di Jakarta dan Pulau Jawa hingga Sulawesi," ujar Bakhrul.

Namun yang membuat Bakhrul heran, pelaku demonstrasi 98 di Medan tidak kebagian panggung nasional usai kejatuhan Presiden Soeharto.

"Penyebabnya karena aktivis Medan memang low profil dan gak suka tampil kalau tidak terpaksa bahkan cenderung tidak merebut panggung politik. Mestinya tidak boleh begitu," katanya.

Bakhrul juga melihat faktor blow-up media terhadap pelaku sejarah demonstrasi 98 di Medan begitu minim.

"Stasiun televisi dan media cetak besar ada di Jakarta sehingga gelombamg demostrasi Mei 1998 hanya ter-cover di Jakarta karena sentrum politik," ujarnya.

Menurut Bakhrul, sudah saatnya aktivis 98 di Medan melakukan konsolidasi karena posisi tawar aktivis 98 di pemerintahan akan semakin terbuka.

"Statemen Presiden Jokowi yang mengatakan sudah waktunya aktivis 98 masuk di pemerintahan harus dimaknai perubahan cara fikir dan gerak mantan aktivis 98," ucapnya.

Juru bicara PP 98 Hendra Kristanto mengatakan, lima alasan pembentukan perhimpunan antara lain karena menguatnya politik identitas pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Alasan lain pembentukan PP 98, menurutnya seperti dikemukakan Bakhrul.

"Kami gak suka tampil kalau tidak terpaksa. Karena kelompok intoleran semakin menguat pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, kami harus tangguh bergerak untuk Indonesia," kata mantan aktivis USU ini.

Salah seorang inisiator PP 98, Ihutan Pane menuturkan, cikal bakal PP 98 adalah Perhimpunan Aktivis 98 Sumut yang dibentuk 25 Juni 2019.

"Melalui proses panjang, akhirnya berubah nama menjadi Perhimpunan Pergerakan 98 disingkat PP 98 dan melangsungkan Musyawarah Besar, hari ini Sabtu 12 Desember 2020," ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Inisiator pembentukan PP, 98, ujar Ihutan Pane, adalah mantan aktivis era 90-an hingga era 98 dari berbagai kampus antara lain Job Rahmad Purba, Ikhwaluddin Simatupang, Ihutan Pane, Romy Syamsi Guci, Fery Sangapta Bangun, Sahat Simatupang, Ade Irawan Sinik, M.Harizal, Nanang Sugih Suroso, Hendra Kristanto, Torang Apta Susilo, Marina Simanjuntak, Potan Edy Siregar dan Elviana

Ketua Majelis Nasional PP 98 terpilih, Sahat Simatupang mengatakan, akan fokus menginventarisir aktivis 98 yang tersebar dari Aceh hingga Lampung.

"PP 98 akan fokus membangun jaringan di Pulau Sumatera untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kebangsaan," kata Sahat.

Untuk melengkapi kepengurusan Majelis Nasional PP 98 Periode 2020 - 2024, Sahat Simatupang ditunjuk sebagai formatur bersama mantan aktivis USU Hendra Kristanto dan Romy Syamsi Guci.

"Kepengurusan PP 98 akan dilengkapi dengan wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara serta koordinator bidang dalam waktu tujuh hari sejak Mubes ini," ujar Romy.

Adapun di jajaran Dewan Pertimbangan Organisasi atau Penasihat PP 98 antara lain tokoh Marhaen Syamsul Hilal, aktivis HKBP pro SAE Nababan Raya Timbul Manurung, aktivis NGO Job Rahmad Purba dan mantan jurnalis senior Tempo Bambang Soedjiarto.

"Mereka orang yang membantu perjuangan gerakan pro demokrasi dan aktivis 98 di Medan," tukas Sahat.

(JW/EAL)