Demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, saat melakukan pertemuan virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021, Rabu (13/1).

Yasonna mengatakan, sanksi administratif ini sebenarnya agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi, untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini yang semakin meningkat.

Yasona berharap, melalui pers dapat menjelaskan kepada publik terkait vaksinasi, bahwa tidak ada sanksi pidana, namun ke depa jika hanya sebagian masyarakat divaksin, maka tidak akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang divaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dengan terciptanya kekebalan komunitas, maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh," ujar Yasonna.

Peringatan Hari Pers Nasional 2021, lanjut Yasonna, adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.

Yasonna juga mengaskan, pers sangat membantu masyarakat. Karena jika ruang media mainstreem diisi dengan pesan-pesan positif, dapat melawan pengaruh-pengaruh hoaks yang memenuhi medsos dalam menghadapi Covid-19.

"Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19," tegasnya.

Ketua Umum PWI Pusat, sekaligus penanggung jawab HPN, Atal S Depari mengungkapkan rasa terima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021.

Bahkan Ketua Umum PWI Pusat menyambut baik dengan adanya usulan satu sesi untuk Menteri Yasonna pada Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bagaimana bangkitnya Pers Indonesia di tengah pandemi dan disrupsi digital.

(HERS/RZD)