Ketiga tersangka adalah MZ yang menjabat Kabag Umum/Plh Kepala Sekretariat MAA, selaku KPA dan/atau PPTK pada MAA Tahun 2022-2023. Kemudian ES selaku rekanan atau penyedia pengadaan buku dan meubilair, dan SD selaku PPTK/Pembantu PPTK pada MAA tahun 2022-2023.

Selanjutnya setelah penetapan, para tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut. Ketiga tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Banda Aceh di kawasan Kajhu, Aceh Besar.

"Jaksa penyidik hari ini telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara korupsi pengadaan buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada MAA Tahun Anggaran 2022-2023. Dalam pengembangannya nanti tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru," ujar Plt. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh Mukhzan, dalam konferensi pers, Kamis (26/10).

Plt. Kajari didampingi Kasi Intelijen Kejari Banda Aceh Muharizal SH MH menjelaskan, pada hari ini Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, berdasarkan laporan perkembangan penyidikan, telah dilakukan ekspose perkara.

Tim Jaksa Penyidik berdasarkan alat bukti sah dan barang bukti yang telah diperoleh berpendapat penyidikan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun 2022-2023 dapat ditindak lanjuti dengan penetapan tersangka.

"Penetapan tersangka tersebut didasari pada minimal dua alat bukti sah, berkaitan dengan hal tersebut setidaknya penyidik telah mendapatkan alat bukti sah sebagaiman ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan dalam perkara ini dapat dilakukan penetapan tersangka," terang Mukhzan.

Sebelumnya, tim Jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Banda Aceh melakukan penyidikan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Prin-1692/L.1.10/Fd.1/09/2023 tanggal 12 September 2023.

Tim Jaksa Penyidik pada Kejari Banda Aceh juga telah melakukan penggeledahan di Kantor MAA berdasarkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/PenPid.Sus-TPKGLD/2023/PN Bna tanggal 24 Oktober 2023, mendapatkan dan melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan terjadi tindak pidana korupsi tersebut.

(MHD/RZD)