Aksi ini merupakan eskalasi tekanan publik atas dugaan praktik korupsi penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan kuat adanya konflik kepentingan di internal LLDikti Wilayah I.

Massa memulai aksinya di Kantor LLDikti Wilayah I, Jalan Sempurna, Medan Selayang. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Bongkar Permainan Mafia Pendidikan di LLDikti" dan "Copot Prof. Saiful Anwar Matondang", orator menyuarakan tuntutan agar Kepala LLDikti Wilayah I dicopot dari jabatannya.

Fachturozy, Koordinator Aksi GUNTUR, menyoroti keterlibatan anak kandung Prof. Saiful Anwar Matondang dalam struktur kepengurusan Yayasan Pendidikan Unggul Khairul Ummah, yang notabene berada di bawah pengawasan LLDikti Wilayah I.

"LLDikti itu pengawas, bukan pemain. Kalau keluarga pejabatnya duduk di yayasan yang diawasi, di mana batas etiknya? Ini soal benturan kepentingan yang nyata," tegas Fachturozy di depan massa.

Selain masalah etik, GUNTUR juga menyoroti tata kelola dana KIP Kuliah yang dinilai tertutup dan minim akuntabilitas. Haris Hasibuan, koordinator aksi lainnya, menyatakan bahwa LLDikti Wilayah I gagal menjalankan mandat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"KIP Kuliah itu uang negara untuk mahasiswa miskin, bukan dana siluman. Kalau data penerima disembunyikan, maka kecurigaan publik itu sah," ujar Haris. Pihaknya mengaku banyak menerima laporan mengenai keterlambatan pencairan hingga pemotongan dana yang tidak jelas di berbagai perguruan tinggi.

GUNTUR pun secara resmi menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya: Membuka data penerima KIP Kuliah secara transparan. Menjelaskan alur penyaluran dana secara terbuka. Melakukan evaluasi ketat agar bantuan tepat sasaran. Menyediakan ruang pengaduan resmi bagi mahasiswa. Menjamin prinsip keadilan bagi mahasiswa kurang mampu.

Aksi sempat memanas ketika diketahui Prof. Saiful Anwar Matondang tidak berada di tempat. Massa ditemui oleh Kabag Umum, Suban, dan tim Humas. Meski sempat menjanjikan akan menyerahkan 10 item data yang diminta, massa GUNTUR merasa kecewa karena data yang diberikan tidak sesuai dengan tuntutan awal. Ketidakpuasan ini memicu ancaman eskalasi aksi yang lebih besar.

Bergerak dari LLDikti, massa menyambangi Kantor Kejatisu untuk menagih janji atas laporan yang telah dimasukkan sejak 8 Januari 2026 lalu. Mahasiswa mendesak agar aparat penegak hukum tidak membiarkan pendidikan tinggi menjadi "ladang bancakan" para elit.

Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum Kejatisu, Rizaldi, menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.

"Tidak benar kasus ini berhenti. Tim kami sedang mendalami dan kami pastikan Kejatisu berkomitmen mengusut tuntas. Tidak ada di negara ini yang kebal hukum,” tegas Rizaldi di hadapan mahasiswa.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib namun tetap memberikan peringatan keras. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata dari Kejatisu maupun klarifikasi terbuka dari pihak LLDikti Wilayah I Sumut.

(JW/RZD)