Anggota Komisi A DPRD Sumut tersebut memilih turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan satu per satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Suasana dialog berlangsung hangat dan terbuka dikawal ketat aparat kepolisian.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi kepolisian, hingga peningkatan kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Rahim menyatakan banyak poin yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini juga diterimanya sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius pemerintah. Karena itu, dirinya berharap pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban rakyat.
"Saya secara pribadi berharap pemerintah pusat melihat kondisi masyarakat yang masih banyak hidup dalam keterbatasan. Jangan sampai rakyat kembali dibebani dengan kenaikan BBM," ujarnya di hadapan peserta aksi.
Terkait persoalan energi, Abdul Rahim juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, termasuk pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah.
Selain itu, ia mendukung evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia harus berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Kalau memang ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai aturan," tegasnya.
Abdul Rahim juga mengapresiasi langkah aparat yang telah menindak sejumlah pihak terkait dugaan penyimpangan program pemerintah. Menurutnya, hal itu menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tak hanya itu, Abdul Rahim juga sepakat bahwa reformasi di tubuh kepolisian perlu terus diperkuat guna meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di sektor pendidikan, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, guru dan tenaga pendidikan merupakan pilar utama dalam mencetak generasi masa depan bangsa sehingga layak mendapatkan perhatian yang lebih besar dari negara.
"Undang-undang telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Kita akan sama-sama memperjuangkan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan," katanya.
Usai mendengarkan tanggapan Abdul Rahim, para mahasiswa menyambutnya dengan tepuk tangan dan aplaus. Mereka kemudian membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi yang diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

(NAI/NAI)