Dilansir dari Antara, penetapan tersebut dihasilkan melalui musyawarah majelis Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Keputusan ini juga telah mengantongi persetujuan langsung dari Rais Aam terpilih.

Salah satu kiai dari tim AHWA, K.H. Anwar Iskandar, mengumumkan penetapan tersebut di hadapan peserta muktamar di Jombang. "Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031," ujar K.H. Anwar Iskandar.

Sebelum melenggang ke penetapan final AHWA, Gus Kikin tercatat mendominasi perolehan suara dalam tahap penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU. Ia sukses mengantongi 472 suara yang berasal dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Dalam tahapan penjaringan tersebut, terdapat empat nama lain yang memenuhi syarat selain Gus Kikin, yakni K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Abdussalam Sochib, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan K.H. Abdul Ghaffar Rozin.

Gus Kikin yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Ketua PWNU Jawa Timur mengungkapkan bahwa langkah pencalonannya merupakan bentuk amanah dan mandat dari struktur NU di Jawa Timur. Usai ditetapkan sebagai nakhoda baru PBNU, ia menyampaikan seruan hangat kepada seluruh warga Nahdliyin untuk merapatkan barisan setelah melewati rangkaian dinamika selama perhelatan Muktamar ke-35 NU.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Kikin menegaskan kembali khittah dasar keorganisasian Nahdlatul Ulama. Ia menggarisbawahi bahwa NU berdiri murni sebagai wadah keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga tidak boleh diseret ke arena politik praktis.

"NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan," tegas Gus Kikin.

Ia menerangkan bahwa NU memiliki pijakan serta pedoman keagamaan dan keorganisasian yang berfungsi sebagai kompas utama dalam menjalankan roda organisasi. Oleh sebab itu, NU tidak boleh dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, hubungan NU dan politik adalah dua ranah terpisah. Terkait sikap organisasi terhadap pemerintah, NU dipastikan tetap memberikan dukungan konstruktif yang sejalan dengan kewajiban umat Islam.

"Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda," kata Gus Kikin menambahkan.

Lebih jauh, Gus Kikin menekankan bahwa sejak awal berdiri, NU dirancang sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka bagi semua pihak. Ia bertekad merangkul seluruh potensi yang ada di internal Nahdlatul Ulama untuk diwadahi dalam struktur kepengurusan periode 2026-2031.

"Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi," ucapnya.

Menatap agenda awal pascamuktamar, penyusunan jajaran kepengurusan PBNU menjadi prioritas utama. Gus Kikin menargetkan proses penyusunan kepengurusan ini dapat rampung dalam kurun waktu maksimal satu bulan, atau bahkan bisa diselesaikan lebih cepat.

"Tutup satu bulan. Kita isi organisasi kita. Tanpa itu kita bagaimana mau bekerja?" ujar Gus Kikin.

Di samping pembenahan internal, Gus Kikin turut menyoroti persoalan korupsi yang dinilainya berkaitan erat dengan krisis moral. Sebagai langkah nyata, NU akan menguatkan pendidikan akhlak dan nilai keagamaan guna membentuk karakter masyarakat yang berintegritas.

"Kita dari NU dari sisi akhlak kita perbaiki moral itu kemudian lebih takut kepada Allah," ungkapnya.

Sementara pada sektor pendidikan, kesehatan, dan transformasi pesantren, Gus Kikin optimistis PBNU memiliki modal awal yang sangat kuat. Modal tersebut bersumber dari jaringan luas pesantren dan perguruan tinggi NU yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Timur.

(ANT/RZD)