Anggaran UHC Sumut 2027 Capai Rp350 Miliar, Faisal Hasrimy Pastikan Pelayanan Kesehatan Tetap Terjamin (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan keberlangsungan program universal health coverage (UHC) bagi masyarakat tetap menjadi prioritas pada 2027. Untuk itu, Pemprovsu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar guna menjamin pembayaran iuran UHC selama 12 bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, mengatakan alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen Gubernur Sumatera Utara dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan, meskipun daerah menghadapi kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Faisal Hasrimy usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut, Jumat (13/11/2026).
Rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Dinkes Sumut
Rapat dipimpin Ketua Komisi E HM Subandi didampingi anggota Ahmad Darwis, Pantur Banjar Nahor, Mustafa Kamil Adam dan Ebenejer.
“Untuk tahun depan, Pemprov Sumut sudah menganggarkan sekitar Rp350 miliar untuk 12 bulan pembayaran iuran UHC. Artinya, meskipun ada pengurangan TKD, kewajiban ini tetap kita penuhi dan tidak terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Utara serta kebijakan Presiden dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Namun, Faisal menegaskan, perhatian pemerintah pada 2027 tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban pembayaran iuran UHC. Pemprovsu juga mulai memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan fasilitas kesehatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melalui program SIGAP dengan melakukan pendampingan pelayanan di 14 rumah sakit rujukan yang memiliki angka rujukan tertinggi di Sumatera Utara.
Faisal menjelaskan, penetapan 14 rumah sakit tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan kajian terhadap persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini kerap dihadapi masyarakat.
Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan Sumut akan menempatkan petugas pendamping di setiap rumah sakit untuk membantu masyarakat yang datang berobat maupun pasien yang dirujuk dari berbagai daerah.
Petugas tersebut akan membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pasien, mulai dari persoalan administrasi BPJS Kesehatan, keterbatasan kapasitas rumah sakit, hingga memberikan edukasi mengenai fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
“Misalnya, ketika masyarakat datang ke rumah sakit ternyata kapasitasnya penuh, mereka bisa menyampaikan persoalannya kepada petugas kita. Begitu juga jika ada kendala administrasi BPJS atau pasien membutuhkan informasi mengenai rumah sakit yang lebih tepat sesuai hasil pemeriksaan medis,” jelasnya.
Ia mengatakan, pendampingan tersebut juga bertujuan membantu masyarakat memperoleh informasi dan arahan yang tepat mengenai rumah sakit dengan layanan unggulan sesuai kebutuhan penanganan penyakitnya.
Dengan demikian, pasien tidak dibiarkan menghadapi sendiri berbagai persoalan ketika mengakses pelayanan kesehatan.
Faisal menyebutkan, sejumlah rumah sakit besar di Kota Medan yang selama ini menjadi tujuan rujukan masyarakat dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara termasuk dalam perhatian program tersebut. Di antaranya RSUP H Adam Malik, RS Haji Medan, serta sejumlah rumah sakit rujukan lainnya.
“Intinya, kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan ketika datang berobat atau membutuhkan fasilitas kesehatan. Kalau sebelumnya kita berkonsentrasi memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN, sekarang kita juga fokus memastikan kualitas pelayanannya,” tegasnya.
Ia berharap, melalui penguatan pembiayaan UHC dan pendampingan di rumah sakit rujukan, akses pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Utara semakin mudah, cepat, dan tepat.
Menurutnya, jaminan kesehatan tidak cukup hanya dengan memastikan kepesertaan masyarakat aktif.
Pemerintah juga harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi ketika datang ke rumah sakit justru kesulitan mendapatkan pelayanan. Itu yang ingin kita benahi,” pungkasnya.
(NAI/NAI)
