AGUS Yuda akhirnya bisa bertemu Presiden Joko Widodo setelah berjalan kaki selama 26 hari dari Mojokerto. Agus, yang baru sekitar empat tahun menjadi sopir truk di pabrik karton Krian, Sidoarjo, bergabung dengan Serikat Pengemudi Truk Nasional (SPTN). Serikat ini bermarkas di Desa Ngrame, Pungging, Mojokerto.
Dari tempat inilah Agus memulai perjalanannya menuju Istana Negara, Jakarta, untuk menemui Presiden Jokowi.
Bendahara SPTN, Iis Indah Sari (34), mengatakan, keberangkatan Agus ke Jakarta memang untuk menepati janjinya. Menurutnya, sudah lama Agus ingin menyampaikan aspirasi para sopir truk kepada Presiden Jokowi tepat di ulang tahun pertama SPTN.
“Rencananya, di ulang tahun SPTN tanggal 1 Mei, Agus sudah balik dari Jakarta, tapi molor sampai hari ini baru bisa bertemu Pak Jokowi,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/5).
Kabar Agus akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi membuat Indah dan rekan-rekan sesama sopir bahagia. Menurutnya, keluhan para sopir truk terkait pungutan liar (pungli) dan premanisme di jalan akhirnya bisa didengar langsung oleh Jokowi.
Namun pihaknya mengaku ada sedikit kerisauan atas aksi Agus. “Kami juga takut, ini akan menjadi bumerang bagi kami, terutama soal pungli,” ujarnya.
Karena itu, Indah berharap pemerintah ke depan memperhatikan nasib sopir truk. Selain memberikan solusi terkait pungli dan premanisme, para sopir berharap mendapat perlindungan dari kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan oleh mencuatnya isu pungli sopir truk.
“Juga kalau ada kecelakaan di jalan, jangan selalu kami yang disalahkan. Kami minta pemerintah memperhatikan hal itu,” tandasnya.
Istri Agus, Siti Alimah (33), sempat khawatir. Dikatakannya, keberangkatan sang suami, Minggu (8/4), dari Mojosari, Mojokerto, menemui Presiden dan Gubernur Jawa Tengah itu sebenarnya sudah lama. Namun niat berjalan kaki tersebut baru terlaksana.
Siti mengaku, dalam perjalanannya menuju Istana Presiden, Agus hanya ingin menyampaikan aspirasi teman-teman seprofesinya. Selama ini, para sopir mengeluhkan pungli.
“Kami tidak berikan bekal apa pun, hanya doa supaya selamat dalam perjalanan. Namun juga sempat khawatir dan takut, tapi alhamdulilah sampai di Jakarta,” tambahnya.
Kemarin, Presiden Jokowi memang menemui sekitar 70 sopir truk dari berbagai kelompok. Hadir dalam pertemuan itu Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Presiden sempat kaget mendengar aksi pungli dan premanisme dengan nama kelompok tertentu yang disampaikan para sopir. Pungli dan premanisme ini dilakukan dengan modus pengecatan terhadap truk.
Bila truk sudah dicat atau lazim disebut “dicap”, pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang “mengecap” truk itu. Bila tidak, akan ada kaca truk dipecahkan, ban disobek, bahkan sopir ditodong dengan golok. Ini terjadi di Sumatera, Jawa maupun Kalimantan.
“Oh punglinya preman, jalan mana lagi? Di Marunda? Cakung-Cilincing, Cikampek-Cirebon. Terus mana lagi? Lampung mana? Lintas Timur. Oke, biar dicatat Pak Wakapolri (Komjen Polisi Syafrudin), Samarinda-Balikpapan pungli petugas? Oke. Terus, Mesuji, Prabumulih,” kata Presiden mengulang sahutan dari para sopir mengenai lokasi pungli yang mereka alami.
Sumut-Aceh
Salah seorang sopir menyampaikan kepada Jokowi, “Dari Jambi sampai Medan, titik rawan paling banyak memasuki Riau dan memasuki Medan. Lintas timur dari Lampung, paling dominan wilayah hukumnya Polres Mesuji. Mungkin Polres Mesuji sudah tahu tapi kewalahan. Mungkin perlu dibantu Mabes Polri.”
Sopir lain juga mengeluhkan jalanan di lintas Sumatera yaitu dari perbatasan Aceh, di Binjai sampai Medan dan dari Medan sampai Pekanbaru hingga Bengkalis. Lalu, dimulai lagi dari jalur Pelalawan, Riau.
“Kemarin mobil teman saya sampai dibakar. Mulai lagi perbatasan Jambi dan Palembang, masuk Sumatera yang namanya Bedengseng, rajanya ‘cap-capan’ lewat rumah makan di situ. Kalau kita lewat saja kita ‘gak ngapa-ngapain’. Kita lewat warung wajib bayar. Kalau tidak bayar, kaca pecah, kalau tidak golok sampai di leher, kalau tidak ban kita disobek. Itu siang bolong,” jelas sopir tersebut.
“Diminta berapa sih itu?” tanya Presiden.
“Bervariasi. Berapa yang diingat dia saja. Kalau Rp200 ribu, ya Rp200 ribu. Kalau Rp2 juta, ya Rp2 juta,” ungkap sopir.
“Lho, kok gede banget?” tanya Presiden.
“Ya begitu, Pak. Setelah itu, jalur itu yang rawan lagi untuk sekarang-sekarang mulai Kabupaten Ogan Ilir sampai ke simpang Tanjung Lumbuk, khususnya Kayu Agung, berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir,” jelas sopir.
“Berinya berapa?” tanya Jokowi.
“Mobil yang pakai merek, bayar Rp10 ribu-20 ribu, satu kali lewat,” jawab sopir.
“Stempel itu apa?” tanya Presiden.
“Yang disemprot-semprot di mobil kita itu, Pak. Mobil kita dicat lalu dibikin merek dia,” jelas sopir.
“Cap pengawalan? Ada apa lagi?” tanya Presiden.
“Di Sumatera merek itu RPAD, ke Medan PSDS, ASDS, KR, Sinar Toba, Sapantau, APBK, ADL, Harimau Jalan, SBN. Masih banyak. Susah menghitungnya kalau ditulis satu buku,” jawab sopir.
“Banyak banget itu,” kata Presiden.
“Di daerah Marunda pengawalannya TRK sama HCP wilayah Jakarta. Intinya, pengemudi pengen rasa nyaman, ingin anak bisa sekolah, ingin aman,” kata sopir lain.
“Ini yang saya ingin dengar langsung dari bapak semuanya. Ini dari Sumatera ada, Kalimantan juga, Jawa ada, komplet. Saya kira di Jawa saja,” tambah Jokowi. (dtc/Ant)
