Analisadaily (Jakarta) - Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan disosialisasikan ke 514 kabupaten/kota se-Indonesia agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, akademisi hingga jurnalis.
Untuk melaksanakan sosialisasi itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pelaksanaannya memakan waktu tiga tahun hingga 2022.
Rencana itu disampaikan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, ketika menerima kunjungan pengurus PWI yang dipimpin Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.
Dalam kesempatan itu hadir juga Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Wakil Sekjen Pro Suprapto dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga. Pertemuan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (20/11).
"Mungkin perlu juga pemilihan presiden diamendemen, misalnya masa jabatan bisa dilakukan untuk tiga periode," ujar Bambang Soesatyo.
Sosialisasi Kode Etik
Pada pertemuan itu Bambang Soesatyo menyepakati gagasan Ketua DK PWI, Ilham Bintang, untuk bekerjasama sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam kunjungan ke seluruh pelosok nusantara.
Sekjen PWI juga melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin tanggal 6-9 Februari 2020 dan mengundang Ketua MPR untuk dapat hadir di perayaan puncak HPN pada tanggal 9 Februari serta menjadi pembicara dalam kegiatan seminar HPN.
Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia dan akan menjadi daerah penyangga calon ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
"Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan juga perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat," jelas Nurjaman Mochtar.
