Kepada wartawan di Posko Jurnalis Covid-19 Tanggul Tarutung, Rabu (13/5), JTP mengungkapkan, tindakan Satpol PP Taput yang mendatanginya di lokasi reses sangat tidak kooperatif dan menyalahi aturan.

"Saat kami melakukan kegiatan reses sesuai dengan agenda DPRD Sumut di Desa Hutabarat Sosunggulon, tiba-tiba Satpol PP datang menanyakan surat tugas dan kegiatan kita, sangat tidak kooperatif. Hal ini menurut saya salah dan menyalahi aturan, karena yang kita lakukan adalah amanat undang-undang, sedangkan Satpol PP hanya menjalankan tugas Peraturan Daerah (Perda), dan kita menjalankan undang-undang," sebutnya.

Dia juga mengatakan, tidakan yang dilakukan oleh Satpol PP Taput di lokasi reses terkesan arogan dan bernada intimidasi yang merendahkan dan menghina lembaga DPRD Sumut dalam melaksanakan tugas.

Padahal kata dia, sebelum melakukan reses ke Taput pihaknya sudah mengantongi izin tugas dan syarat ketentuan untuk melakukan reses, dan telah menyampaikan pemberitahuan ke gugus tugas.

"Kita dilengkapi dengan surat tugas yang ditandangi oleh Ketua DPRD Sumut dan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, kami sudah memenuhi syarat itu dan telah menyampaikan pemberitahuan ke gugus tugas. Kita melakukan reses juga door to door. Jadi jangan seolah-olah tindakan saya salah, sehingga saya merasa diintimidasi. Untuk itu kami akan bawa hal ini ke lembaga DPRD Sumut, karena kedatangan saya bukan secara pribadi tetapi membawa lembaga DPRD Sumut," sebutnya.

Kepala Satpol PP Taput, Rudi Sitorus, membantah pihaknya telah melakukan tindakan arogan dan intimidasi terhadap anggota DPRD Sumut JTP Hutabarat. Menurutnya kedatangan mereka ke lokasi reses hanya untuk melakukan pengawasan kegiatan reses agar tidak menyalahi ketentuan protokoler kesehatan.

"Jadi tidak ada kita arogan, apalagi mengintimidasi anggota DPRD. Kedatangan kita hanya melakukan pengawasan agar tidak menyalahi ketentuan protokoler kesehatan," ucapnya.

Rudi juga mengatakan, sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan reses dari pihak JTP Hutabarat ke gugus tugas Taput. "Sampai saat ini tidak surat pemberitahuan ke gugus tugas," ungkapnya.

Rudi juga menambahkan, surat tugas dan surat kesehatan dari provinsi yang dikantongi oleh JTP tidak menjadi jaminan seseorang, sehingga bisa melakukan kegiatan di Taput.

"Betul kalau dia (JTP) sudah menunjukkan surat tugas dan surat kesehatan dari provinsi. Tapi kan dia sudah melakukan perjalanan, sebab kita tidak tahu selama perjalanan apa yang terjadi dalam riwayat perjalanan," tutupnya.

(CAN/RZD)