"Seluruh pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya di Disdukcapil Aceh Tenggara gratis, tidak dipungut biaya," ujar Abri, Sabtu (23/5/2026).

Abri mengimbau warga yang melihat atau mengalami praktik pungli untuk melapor langsung kepadanya dengan menyertakan bukti yang jelas dan valid. Ia berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat.

"Laporkan kepada saya dengan menunjukkan bukti jelas, maka saya siap melakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Namun, Abri mengklarifikasi bahwa jika ada oknum yang meminta uang dengan mengatasnamakan petugas di luar sistem resmi, hal itu berada di luar tanggung jawab dinas. Ia meminta masyarakat untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Terkait isu yang beredar mengenai adanya permainan uang di lingkungan Disdukcapil Aceh Tenggara, Abri menyayangkan berkembangnya rumor yang tidak disertai bukti otentik. Pihaknya mengaku sangat terbuka terhadap kritik, asalkan berbasis fakta.

"Kami menerima kritikan dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, saya berharap informasi yang berkembang juga harus berdasarkan fakta dan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Abri.

Ia juga menjelaskan bahwa kendala pelayanan yang kadang terjadi di lapangan murni disebabkan oleh masalah teknis, seperti gangguan jaringan pusat, keterbatasan alat cetak, serta tingginya antrean pada waktu-waktu tertentu.

Guna mencegah praktik yang merugikan, Disdukcapil Aceh Tenggara meminta masyarakat untuk mengurus dokumen secara mandiri melalui loket resmi dan tidak menggunakan jasa perantara.

"Saya minta masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan, urus sendiri tanpa perantara. Jika syarat-syarat lengkap, maka proses kepengurusannya juga cepat," pungkasnya. (RH)

(WITA)