Pandangan fraksi dibacakan oleh Pantas Lasidos Limbong (Fraksi PKB), Gimbet Situmorang (Fraksi PDI Perjuangan), Juliana Pardede (Fraksi NasDem), Mian Fidelis Malau (Fraksi Golkar), dan Renaldi Naibaho (Fraksi PDIR).

Secara umum, seluruh fraksi menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan APBD 2025 sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 belum dapat diterima untuk ditetapkan menjadi Perda sebelum rekomendasi DPRD ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Samosir.

Sementara untuk Ranperda Pengelolaan Sampah, sebagian besar fraksi mendukung agar ditetapkan menjadi Perda dengan sejumlah catatan, sedangkan Fraksi Golkar menyatakan belum dapat menerima sebelum kesiapan regulasi dan sarana pendukung dipenuhi.

Fraksi PKB

Melalui juru bicara Pantas Lasidos Limbong, Fraksi PKB mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut. Namun, PKB meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti, terutama pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta pemberian sanksi kepada pihak yang lalai.

PKB juga menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini meminta pemerintah melakukan kajian potensi riil, menggali sumber PAD baru dari homestay, hotel dan restoran, memperbaiki koordinasi penarikan retribusi, serta mengevaluasi pemanfaatan aset daerah seperti traktor.

Selain itu, PKB meminta perbaikan validasi data masyarakat dalam DTSEN agar warga tidak kehilangan hak bantuan sosial maupun layanan kesehatan gratis akibat perubahan desil.

PKB juga meminta pemerintah lebih tegas terhadap aktivitas galian C ilegal, meningkatkan dukungan sektor pertanian melalui irigasi, jalan usaha tani, benih, pupuk dan penyuluh, serta melakukan lobi ke pemerintah pusat guna meningkatkan sarana kesehatan di tingkat desa.

Fraksi PDI Perjuangan

Pendapat Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Gimbet Situmorang. Fraksi ini meminta pemerintah lebih realistis menetapkan target PAD agar tidak memicu defisit anggaran, disertai inovasi peningkatan pendapatan melalui regulasi, pembenahan objek PAD dan optimalisasi retribusi daerah.

PDI Perjuangan juga meminta seluruh temuan BPK ditindaklanjuti secara serius dengan pengawasan Inspektorat serta pemberian pembinaan maupun sanksi kepada OPD yang tidak patuh.

Fraksi ini menyoroti pelaksanaan proyek fisik yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran dan meminta perencanaan lebih matang.

Di bidang pendidikan, PDI Perjuangan meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan murid baru jenjang SD dan SMP, terutama jalur domisili, karena masih ditemukan siswa yang tinggal di sekitar sekolah namun tidak diterima akibat nilai. Jika diperlukan, pemerintah diminta menambah ruang kelas baru.

Selain itu, fraksi ini meminta penempatan pejabat, khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dilakukan berdasarkan kompetensi melalui penerapan manajemen talenta ASN.

Pada sektor pertanian, PDI Perjuangan menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diikuti peningkatan hasil produksi. Pemerintah diminta memperkuat irigasi, distribusi pupuk dan benih, jalan usaha tani, penyuluhan pertanian serta mengevaluasi program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.

Fraksi NasDem

Pendapat akhir Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Samosir dibacakan Juliana Pardede. NasDem menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 merupakan bagian dari fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi DPRD melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, TAPD dan OPD terkait.

NasDem mengapresiasi capaian WTP dari BPK, namun menegaskan capaian tersebut harus diikuti perbaikan tata kelola, terutama dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK agar tidak kembali terjadi.

Fraksi NasDem meminta pemerintah mengevaluasi perencanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

NasDem juga menyoroti belum optimalnya pencapaian PAD. Pemerintah diminta melakukan kajian potensi PAD secara lebih akurat dan meningkatkan inovasi menggali sumber pendapatan daerah, termasuk sektor pariwisata seperti homestay, hotel, restoran dan objek retribusi lainnya.

Dalam bidang pendidikan, NasDem meminta peningkatan kualitas layanan melalui pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta memastikan sistem penerimaan peserta didik baru berjalan objektif dan berkeadilan.

Pada sektor pertanian, NasDem menegaskan perlunya keberpihakan anggaran kepada petani melalui peningkatan sarana produksi, pembangunan dan perbaikan irigasi, jalan usaha tani, ketersediaan benih dan pupuk serta pendampingan penyuluh pertanian.

NasDem juga meminta peningkatan kualitas birokrasi dengan prinsip the right man in the right place, yakni penempatan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman dan kemampuan.

Terkait pembangunan fisik, NasDem meminta setiap kegiatan dilakukan dengan perencanaan matang, pengawasan kuat dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

Fraksi NasDem turut menyoroti pembangunan kawasan strategis daerah, termasuk rencana Long Beach Tano Ponggol Simanindo. Pemerintah diminta memberikan penjelasan mengenai progres, perencanaan dan tindak lanjut program tersebut karena kawasan itu dinilai strategis bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat.

NasDem juga meminta percepatan pembentukan regulasi pengelolaan sampah dengan dukungan sarana prasarana, sistem pengelolaan, edukasi masyarakat dan anggaran yang memadai.

Fraksi Golkar

Pendapat Fraksi Golkar disampaikan Mian Fidelis Malau. Fraksi ini mengapresiasi penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, namun meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti.
Golkar menyoroti temuan BPK terkait kelebihan pembayaran pada tiga paket belanja modal peralatan dan mesin di

Bapperida sebesar Rp10,84 juta yang dinilai menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Fraksi meminta kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas daerah dan pihak yang bertanggung jawab diberikan pembinaan maupun sanksi.

Golkar juga mempertanyakan anggaran perencanaan pembangunan Long Beach Tano Ponggol Simanindo sebesar Rp500 juta yang telah dibahas dalam Banggar DPRD namun belum terealisasi. Pemerintah diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Fraksi ini juga mendorong pengawasan pembangunan, khususnya sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata, melibatkan tenaga teknis yang memiliki kompetensi.

Untuk Ranperda Pengelolaan Sampah, Golkar menilai pemerintah harus lebih dahulu menyiapkan Peraturan Bupati, sarana prasarana persampahan, edukasi masyarakat serta dukungan pembiayaan sebelum perda diberlakukan. Karena itu, Fraksi Golkar menyatakan belum dapat menerima kedua ranperda tersebut.

Fraksi PDIR

Sementara itu, Fraksi PDIR melalui Renaldi Naibaho menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pengelolaan APBD, di antaranya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, optimalisasi PAD, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, penguatan pelayanan publik, peningkatan sektor pertanian dan pendidikan, serta penempatan aparatur sesuai kompetensi.

Fraksi PDIR juga meminta pemerintah memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Dari lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, seluruhnya belum dapat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum berbagai rekomendasi DPRD ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Samosir.

Sorotan utama yang mengemuka dalam rapat paripurna meliputi rendahnya capaian PAD, tindak lanjut temuan BPK, pembenahan sistem pendidikan, penguatan sektor pertanian, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, hingga penjelasan mengenai anggaran Long Beach Tano Ponggol Simanindo yang belum terealisasi.

Sementara itu, terhadap Ranperda Pengelolaan Sampah, mayoritas fraksi mendukung penetapannya dengan syarat pemerintah segera menyiapkan aturan pelaksana, infrastruktur, pembiayaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun Fraksi Golkar memilih belum menerima ranperda tersebut hingga seluruh persyaratan implementasi dinilai siap. (TN)

(WITA)