Hal itu disampaikannya kepada Analisadaily.com, Selasa (22/9), di Padangsidimpuan, menanggapi karya pujian melalui pantun Melayu kepada para pejabat yang dibawakan Lebah Begantong pada Milad PAN ke-28 di JCC, 18 September lalu.

Menurut Asroi, bagi masyarakat Melayu, pantun bukan sekadar rangkaian kata yang indah dan enak didengar. Pantun juga merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan nasihat, penghormatan, pengingat moral maupun kritik secara halus.

“Pertanyaannya, apakah pujian melalui pantun itu murni sebagai bentuk penghormatan dan pengingat amanah kepada pemimpin, atau justru menjadi strategi budaya untuk membangun kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam praktik sosial, pujian kepada pemegang kekuasaan bukan sesuatu yang baru. Seni dan sastra, termasuk pantun, sejak dahulu dapat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan penguasa.

Namun, kata Asroi, persoalan muncul ketika pujian diberikan secara berlebihan tanpa diimbangi keberanian menyampaikan kritik.

“Pejabat yang terus-menerus mendapatkan pujian tanpa koreksi objektif berisiko melihat kepemimpinannya dari kaca yang terlalu bersih. Semua terlihat baik, sementara persoalan masyarakat di lapangan belum tentu demikian,” katanya.

Relasi Kuasa

Asroi menjelaskan, dari perspektif humanisme, seni semestinya tetap memiliki fungsi moral dan sosial. Ketika masyarakat atau seniman merasa harus membungkus aspirasi dengan kata-kata yang menyenangkan penguasa agar didengar, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam relasi kekuasaan.

Menurutnya, kekuasaan yang sehat membutuhkan ruang kritik dan koreksi dari masyarakat. Sebab, pujian yang berlebihan berpotensi membuat pemimpin hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan dirinya.

Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Niccolò Machiavelli mengenai bahaya sanjungan terhadap penguasa. Seorang pemimpin, katanya, perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang hanya menyampaikan apa yang ingin didengarnya.

“Pujian tidak selalu buruk. Apresiasi merupakan bagian dari hubungan sosial. Tetapi ketika pujian kehilangan keseimbangan dan tidak lagi disertai keberanian untuk mengingatkan, seni dapat kehilangan fungsi kritisnya,” jelasnya.

Menjadi Pengingat

Asroi menilai, pantun justru dapat menjadi “jebakan etis” bagi pejabat. Artinya, semakin tinggi pujian yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dibuktikan oleh pemimpin.

“Kalau seorang pejabat dipuji sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka pujian itu sekaligus menjadi pengingat agar benar-benar dekat dengan rakyat. Kalau dipuji adil dan amanah, maka keadilan dan amanah itu harus dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seni tidak seharusnya hanya digunakan untuk menyenangkan penguasa. Seni juga harus mampu menjadi cermin bagi kekuasaan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Karena itu, Asroi berharap tradisi pantun Melayu tetap menjadi bagian dari budaya yang mampu merawat hubungan antara seni, masyarakat dan kekuasaan secara sehat.

“Penguasa membutuhkan pujian, tetapi lebih membutuhkan kejujuran. Seniman membutuhkan ruang untuk tampil, tetapi masyarakat membutuhkan seni yang tidak kehilangan keberanian moral,” katanya.

Menurutnya, seni dan kekuasaan tidak harus selalu ditempatkan berhadap-hadapan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila seni tetap memiliki kebebasan moral untuk menyampaikan pesan kepada penguasa.

“Ketika pantun hanya digunakan untuk menyenangkan penguasa, ia berpotensi menjadi retorika pragmatis. Tetapi ketika pantun mampu mengingatkan penguasa tentang janji, amanah dan tanggung jawabnya kepada rakyat, maka pantun telah menjalankan fungsi humanismenya,” pungkas Asroi.

(HIH/BR)