Pengurus SMSI Taput Dikukuhkan, Johnson Silaban Ketua

Pengurus SMSI Taput Dikukuhkan, Johnson Silaban Ketua
Pengurus SMSI Taput Dikukuhkan, Johnson Silaban Ketua (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Tapanuli Utara - Ketua Serikat Media Siber Indonesia Sumatera Utara (SMSI Sumut), Erris Julieta Napitupulu mengukuhkan pengurus SMSI Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) masa bakti 2026-2029 di Aula Hotel Palapa Tarutung, Selasa (27/10).

Adapun pengurus yang dikukuhkan yakni Johnson M. Silaban sebagai Ketua, Hengki Tobing Sekretaris, dan Henry Harianja Bendahara.

Dalam sambutannya, Erris meminta seluruh pengurus yang dilantik solid untuk memgembangkan SMSI di Taput.

Dia mengajak pengurus SMSI Taput menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kontrol boleh tapi kita harus mendukung pembangunan daerah, jangan sampai ada ego sektoral," ujarnya.

Dia juga mengharapkan agar media, khususnya yang tergabung dalam SMSI menjadi corong dalam menyuaralan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Melaui media, mari kita suarakan kepentingan masyarakat," ucapnya.

"Menyuarakan kebutuhan anggaran kepada pemerintah pusat sehingga daerah mendapat anggaran pembangunan," tambahnya.

Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus SMSI Taput yang telah dilantik.

Dia mengatakan, media merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan.

"Media menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan," ucapnya.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput siap menerima dan membuka diri terhadap masukan dan kritik dari media.

"Kami tidak anti kritik, justru kami butuh saran dan masukan untuk pembangunan," imbuhnya.

"Saya butuh informasi dari media bagaimana kinerja anak buah saya, karena kemampuan saya sangat terbatas untuk mengawasinya," tambahnya.

Ketua SMSI Taput, Johnson M. Silaban, mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Dia juga mengatakan media menjadi mitra sekaligus kontrol sosial terhadap pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Ketika pemerintah melaksanakan pembangunan, media mengabarkan pembangunan tersebut, tetapi media juga wajib memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah," pungkasnya.

(CAN/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi