Pers “Kebablasan” ? (Analisadaily/istimewa)
PEKAN lalu. Saya menghadiri Dialog Pers di kampus. Forum itu memilih topik “Benarkah Kekuatan Pers Kini Luntur ?”
Latar belakang lahir topik ini--menurut panitia--setelah mengamati dengan seksama, lalu dua kelompok melakukan semacam penelitian. Termasuk wawancara dengan tokoh pers, dosen senior dalam ilmu jurnalistik serta beberapa politisi dan tokoh publik.
Kesimpulan mereka lebih kurang begini : *Pertama* , tempohari, berita media sangat berpengaruh. *Kedua* , sorotan atau kritik pers sangat diperhatikan pihak penguasa (sipil maupun bukan). *Ketiga* , pemberitaan koran, radio dan televisi, selama ini menjadi perhatian semua pihak.
Kini ? Ketiga hal itu bagai luntur. Buktinya ? Masih--panitia--yang bilang : Banyak pihak, meski sekitar 75 persen, seolah-olah bagai “kurang peduli” dengan berita media. Termasuk tak ambil pusing jika ada sorotan atau kritik.
Bahkan, ada yang menyebut : Tidak usah gunakan Hak Jawab. Tetapi, diam saja, nanti berita atau kritik media itu akan otomatis hilang.
Nah. Itulah secara umum, diungkap dalam forum dialog, lalu tentu dimintai tanggapan dari berbagai pihak yang diundang, termasuk dari kalangan media.
Sisi menarik lain. Tatkala sesi tanya jawab, muncul dialog sejenak tetapi dengan nada tinggi. Saat dinyatakan pers “kebablasan”. Pro-kontra. Argumentasi lahir. Lagi-lagi beda pendapat.
Di sini. Saya ingin menggarisbawahi tentang pers yang kebablasan. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kebablasan antara lain : Bertindak secara berlebihan, melampaui batas kewajaran atau di luar kendali.
Nah, mari kita mencatat. Di mana atau bagian mana yang dilakukan pers, sehingga dapat dilihat tindakan berlebihan itu. Kiranya, jangan asal sebut. Tetapi dengan alasan yang tepat, sehingga terbukti tindakan pers dimaksud memang melampaui batas kewajaran.
Pernah tempo hari. Tatkala diberlakukan UU Pers Nomor 40/1999. Suasana kegembiraan berlebihan (euforia). Terlihat saat itu, sebagian wartawan dan media, melakukan peliputan secara bebas.
Wawancara dengan pihak penguasa juga dilakukan kapan saja, atau kapan jumpa. Lupa waktu atau keadaan narasumber sedang bertugas. Jika tidak terwujud, disebut penguasa tak menghargai pers. Macam-macam lagi model perilaku satu-dua wartawan saat itu.
Namun organisasi kewartawanan dan lembaga pers di Tanah Air segera mengeluarkan himbauan, bahkan beberapa pedoman, agar aktivitas pers dapat dilakukan dalam kondisi terbaik. Tatkala itu memang sempat muncul istilah pers kebablasan.
Sekarang, terlihat peliputan dilakukan dalam kewajaran. Wawancara dengan jadwal. Jika _doorstop_ , itu memang dibolehkan, sepanjang wartawan juga memperhatikan kelonggaran waktu narasumber.
Kalau publik menilai masih ada pers kebablasan, mungkin dari pemberitaan yang berlebihan. Seumpama tak menerapkan “asas praduga tak bersalah” _(presumption of innocence)_ melalui pemberitaan yang menghakimi atau _trial by the press_ .
Contoh lain, mungkin media yang berulang-ulang dengan berita tentang oknum penguasa. Dan, berulang-ulang pula dimuat Hak Jawab, yang isinya 90 persen tentang itu-itu juga.
Contoh lain. Keluhan publik terkait oknum wartawan dengan berita bantuan operasional sekolah (BOS).
Semua contoh itu. Karena keluhan publik, lalu lahir pernyataan pers kebablasan.
Kiranya publik memiliki fakta tentang sikap dan sajian media yang tergolong kebablasan. Bukan hanya asal bilang. Atau, hanya karena satu dua kasus, lalu menyebut pers kebablasan.
Jika publik menilai ada perilaku wartawan dan berita media tergolong sebagai pers kebablasan, silakan sampaikan ke Dewan Pers. Ini peluang diberikan UU Pers (pasal-17) untuk publik.
Sekali lagi, hindari memberi stempel _(label)_ pers kebablasan, jika tiada bukti. Jangan mendiskreditkan pers nasional, hanya gegara satu-dua oknum wartawan atau media dengan berita seenaknya atau melanggar kode etik jurnalistik.
Berita kiriman dari: Pemred Analisa
