Sabam menyebut belum pernah terjadi 13 OPD di Pemkab Dairi dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).

"Belum pernah kejadian seperti ini," kata Sabam di Sidikalang, Jumat (26/6).

Menurutnya tidak ada nilai positif dengan kondisi demikian. Justru seorang Plt akan merasa kurang maksimal dalam mengambil kebijakan dan pertanggungjawaban.

Sepengetahuannya, tahapan seleksi di tingkat panitia sudah selesai. Sehubungan itu, seharusnya pejabat definitif segera dilantik.

Sementara Anggota DPRD Dairi fraksi Partai Demokrat, Bona Sitindaon berpendapat, rekrutmen pimpinan OPD tidak direncanakan secara matang. Seharusnya seleksi dilakukan bersamaan penjaringan calon sekretaris daerah sehingga pejabat definitif dikukuhkan akhir tahun lalu dan sudah mulai bekerja awal 2020.

"Belasan pejabat definitif dicopot pada hari terakhir tahun 2019 lalu diganti Plt," kata Bona Sitindaon.

"Bagaimana bicara Dairi unggul kalau organisasinya dijabat Plt. Hasil unggul hanya digapai dengan cara luar biasa. Realitasnya, kepala dinas dan kepala badan masih Plt," sesalnya.

"Saya belum melihat terobosan nyata mewujudkan Dairi unggul," ungkap Bona.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi, Dapot Tamba, belum bisa dimintai keterangan mengenai hal ini. Begitu juga dengan sekretarisnya, Horas Pardede.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Dairi, Leonardus Sihotang, mengakui bahwa seorang Plt punya rasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

Untuk diketahui, instasi yang belum memiliki pimpinan definitif di Kabupaten Dairi diantaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Parawisata dan Bappeda.

(SSR/EAL)