Dengan tema 'Subsidi Tepat Sasaran dan Akselerasi Pemerataan Pembangunan'. Dialog publik dibuka dengan sambutan oleh Muhammad Tarmizi, selaku Penggerak Mahasiswa yang aktif dalam melakukan perubahan di Sumut.

Dalam Sambutannya, Tarmizi mengatakan pentingnya bagi mahasiswa untuk melakukan agenda dialog atau kajian interaktif untuk membahas persoalan yang ada di dalam sebuah kehidupan masyarakat.

"Terutama seputar Akselerasi Pemerataan Pembangunan dan Pembatasan BBM bersubsidi apakah sudah tepat sasaran?" terangnya, Rabu (28/12).

Dikatakan, dialog interaktif ini merupakan ruang diskusi yang mengejawantahkan perhatian mahasiswa, khususnya mahasiswa di Sumut terhadap persoalan Pembatasan Subsidi BBM yang menjadi kebijakan pemerintah di tengah kondisi saat ini.

Dialog menghadirkan sejumlah narasumber yakni Susanto August Satria (Area Manager Communication, Ralation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga) dan Ahmad Muhajir (Dosen Ekonomi/Sekretaris MES Kabupaten Deliserdang) dengan moderator Febri Ikhsanul Siregar. Dalam dialog ini, para pemateri mengupas tuntas dan memberikan saran serta rekomendasi terkait dengan Persoalan Subsidi dan Pemerataan Pembangunan.

Diawali dengan penjelasan Susanto August Satria mengenai tugas pokok Pertamina, yakni menerima dan menyalurkan BBM kepada masyarakat agar terpenuhi dalam setiap kebutuhan, bukan sebagai pengambil kebijakan. Karena yang berwenang untuk memutuskan dan memberi kebijakan ialah Pemerintah.

"Pemberian subsidi BBM dapat memberikan efek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun layaknya dua mata koin, masalah pemberian subsidi ini tidak hanya memiliki dampak positif tapi juga dampak negatif, karena akan menimbulkan pelebaran defisit fisikal sehingga dapat mengganggu optimalisasi anggaran negara bagi belanja produktif. Mengacu pada minyak dunia yang semakin tinggi akan berdampak signifikan pada selisih pembayaran," jelasnya.

Untuk itu, pemberian subsidi bahan bakar minyak harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah, dalam hal ini pemerintah harus berusaha mencari cara agar ketepatan subsidi dapat berjalan. Berdasarkan hasil data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) total keseluruhan subsidi BBM Solar hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, BBM jenis Pertalite hanya dinikmati 20% oleh rumah tangga miskin.

"Untuk itu sangat mendesak bagi Pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak secara tepat sasaran. Secara umum permintaan energi di Asia Tenggara akan tumbuh s/d 60% dari 2018 sampai dengan 2040," ucap Susanto.

Susanto menuturkan permintaan minyak di Asia Tenggara melampaui 9 juta barel per hari di tahun 2040 meningkat dibandingkan permintaan saat ini yang sebesar 6.5 juta barel perhari. Kesenjangan yang semakin lebar antara kemampuan produksi dan proyeksi kebutuhan migas akan menyebabkan membengkaknya defisit perdagangan energi asia tenggara.

"Kondisi tersebut berdampak pada anggaran pemerintah, terutama jika kebijakan subsidi tepat berlaku yang membuat konsumen harga energi lebih rendah dari pada yang seharusnya," tuturnya.

Kemudian, Ahmad Muhajir menambahkan bahwa pembangunan adalah proses menuju arah perubahan yang lebih baik. Mahasiswa sebagai Agent of change juga harus berperan dalam peningkatan Kapasitas SDM, mahasiswa sebagai individu yang kritis harus mengetahui dan memahami betul bagaimana arus mekanisme dalam setiap proses anggaran mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah.

Lalu, mahasiswa berperan aktif dan selalu berkoordinasi kepada stakeholder, salah satu caranya adalah dialog seperti saat ini. Sinkronisasi antara pengusaha bisnis, Pemerintah dan masyarakat juga amat penting dalam akselerasi pemerataan pembangunan.

"Dengan hal itu, pemerintah diharuskan untuk membangun Infrastruktur pendistribusian BBM subsidi harus mendekat ke pemukiman nelayan, pelabuhan atau lokasi tambatan perahu nelayan kecil. Kebijakan yang diharapkan: Inovasi dan terobosan pelayanan pendistribusian BBM bagi nelayan kecil, seperti menambah titik pelayanan SPBUN/SPDN di lokasi/sentra nelayan. Mempermudah pendirian SPBUN/SPDN," ujarnya.

"Lalu, menyediakan tangki pengisian BBM subsidi yang dapat berpindah-pindah; atau 4. Membuat model baru "Perta Nelayan" sebagai sub penyalur resmi BBM subsidi berskala kecil, mudah perijinan, dan terjangkau modal," ungkap Ahmad Muhajir selaku akademisi.

"Kita sebagai mahasiswa Sumut mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyalurkan subsidi yang tepat sasaran demi terwujudnya perputaran ekonomi yang stabil di tengah masyarakat," tutup Tarmizi.

(JW/RZD)