Ketua DPD PSI Taput, Roni Prima Panggabean mengatakan, aksi ini dilakukan untuk meminta pihak KPU dan Bawaslu Taput agar netral dalam proses Pemilu tahun 2024.

Hal ini dia sampaikan karena diduga ada oknum komisioner KPU dan pengurus Bawaslu di kecamatan melakukan pertemuan dengan pengurus salah satu partai.

"Bahwa diduga ada oknum komisioner KPU dan pengurus Bawaslu di kecamatan melakukan pertemuan dengan pengurus salah satu partai," ujarnya.

Selain meminta KPU dan Bawaslu netral dalam proses Pemilu tahun 2024, Roni juga mendorong agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari aparat kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya).

"Tuntutan kami agar Gakumdu, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya)," ujarnya.

Dia mengatakan, hal ini perlu disampaikan karena pada proses Pemilu di Taput saat ini diduga telah terjadi ketidaknetralan.

"Netralitas Pemilu di Taput perlu dipertanyakan karena diduga ada oknum ASN, P3K, dan honorer untuk memenangkan salah satu Paslon dan partai tertentu, sehingga hal ini perlu pengawasan," tandasnya.

Plt Ketua KPU Taput Suwardy Pasaribu membantah adanya dugaan KPU tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

"Kami tegaskan bahwa kami KPU tetap netral dalam menjalankan tugas. Kami bekerja secara jujur dan mandiri sesuai dengan azas Pemilu," tandasnya.

Dia juga meminta agar pihak PSI melaporkan dengan bukti-bukti apabila ada komisioner KPU yang tidak bekerja dengan Tupoksinya dan terindikasi dengan partai politik.

"Apabila PSI mendapatkan teman-teman kami tidak bekerja sesuai dengan Tupoksinya dan ada yg terindikasi dengan partai politik, kami akan sangat terbuka kami akan proses jika memang itu terbukti," pungkasnya.

(CAN/RZD)