Menurut Abdul Rahim Siregar, aksi yang berlangsung secara tertib dan damai tersebut merupakan puncak dari keresahan masyarakat Bumi Dalihan Natolu terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus dibaca sebagai peringatan serius bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas, terutama ketika mereka melihat ancaman narkoba semakin merusak generasi muda dan masa depan daerah.

"Saya meminta Walikota Padangsidempuan, Kapolres, Dandim 0212, Kepala BNN Tapsel/Padangsidempuan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menganggap enteng aksi damai ini. Ini adalah suara hati masyarakat yang sudah lama resah terhadap bahaya narkoba yang mengancam anak-anak dan keluarga kita. Negara harus hadir memberikan rasa aman dan menunjukkan tindakan nyata," tegas Abdul Rahim Siregar yang juga Sekretaris FPKS DPRD Sumut, Minggu (7/6/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengingatkan bahwa apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius dan cepat, maka dikhawatirkan eskalasi penolakan masyarakat terhadap narkoba akan semakin meluas. Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan akibat kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons aparat.

"Saya khawatir apabila keresahan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka kemarahan masyarakat akan semakin besar. Kita tentu tidak menginginkan munculnya tindakan main hakim sendiri. Karena itu, aparat dan pemerintah harus bergerak cepat, tegas, dan terukur untuk menutup seluruh ruang peredaran narkoba," ujarnya.

Abdul Rahim Siregar yang juga Ketua Umum Forum Masyrakat Dalihan Natolu ( FORMADANA ) Indonesia meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk indikasi / dugaan adanya lokasi transaksi narkoba yang berkedok usaha hiburan / karaoke Keluarga di jalan baru.

Menurutnya, setiap informasi yang berkembang harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan hukum dan pembuktian yang sah. Lebih lanjut, apabila upaya penanganan di tingkat daerah dinilai belum optimal, Abdul Rahim Siregar meminta perhatian langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan unsur Forkopimda tingkat provinsi.

"Saya meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Pangdam I/Bukit Barisan dan Kepala BNN Sumut untuk turun tangan dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai pemberantasan narkoba hanya berhenti pada slogan dan wacana. Masyarakat menunggu tindakan nyata," katanya.

Sebagai bentuk komitmen bersama menyelamatkan generasi bangsa, Abdul Rahim Siregar mendorong agar gerakan pemberantasan narkoba dilakukan secara masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Kita harus memulai perang terhadap narkoba secara serius, dari wilayah Tapanuli Bagian Selatan, lanjut ke bagian Barat, Timur hingga ke wilayah Deli Serdang, Medan dan Langkat dan seluruh Sumatera Utara. Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi gerakan bersama seluruh elemen bangsa untuk menyelamatkan generasi muda dan masa depan daerah," pungkasnya.