Saya kira. Segenap insan pers nasional patut menggarisbawahi pembahasan dalam forum internasional itu. Bukan pula hanya ikut komentar seadanya. Melainkan harus ada sikap konkret mendukung hal tersebut.

Sumbangsih pemikiran misalnya. Atau melalui forum pers di Tanah Air, melahirkan pernyataan atau pendapat yang tegas, terbuka. Tujuannya, guna mendorong percepatan proses regulasi itu. Sehingga dalam waktu dekat, segera dapat diberlakukan.

Jika kalangan pers pasif atau duduk manis. Bukan mustahil ketentuan tentang royalti (= royalty/fee = honorarium) atas karya jurnalistik, yang lebih dikenal sebagai hak cipta dan tergolong kekayaan intelektual, entah kapan terwujud.

Diberitakan, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi menyatakan dengan gamblang :

a. Persoalan Hak Cipta menjadi isu lintas negara yang tergolong kompleks, sejalan derasnya distribusi konten digital dan teknologi kecerdasan buatan (= akal imitasi/AI).

b. Perlu kesepahaman dan mekanisme antarnegara agar hak ekonomi para pemegang Hak Cipta terlindungi. Berikutnya, c. Terkait masalah platform dan pers sebagai masalah global, maka Aliansi Global sebagai salah satu cara membangun ekosistem pers.

Lalu, d. Skema royalti menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan industri pers nasional. Dan, e. Tentang pembayaran royalti atas karya jurnalistik, selain melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kiranya juga dibuka melalui mekanisme _business to business (B2B)_ .

Beberapa hal yang boleh dibilang masih krusial itu, sepatutnya menjadi bahan utama digodok. Apalagi, terkait proses tata kelola royalti tersebut, Indonesia akan menggelar Forum Global dengan topik “Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lintas Batas” atau Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance. Tempatnya di Bali, Oktober 2026.

Dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya sejak dari forum Hari Pers Nasional (HPN 2026) di kota Serang, Banten. Masalah honorarium (= fee) atas karya jurnalistik ini terus bergaung. Termasuk sebutan “hak ekonomi” atas karya jurnalistik, tetap saja ingin diperjuangkan yaitu adanya royalti.

Tahapan pembahasan melalui berbagai forum di Tanah Air terus bergulir. Percepatan menggodok rumusan royalti memang harus di kejar. Supaya tidak berlarut. Tak bertele-tele. Sebab, terkandung sejumlah ketentuan yang harus disepakati. Sebut saja, jumlah (= angka) _fee_ atas karya artikel/foto/berita/karikatur. Berapa ?

Selain mekanisme pembayaran, juga sanksi yang dikenakan pada pihak-pihak yang tidak membayar _fee_ itu. Dan, hal-hal lain harus ditetapkan. Termasuk yang ingin dimasukkan dalam UU Hak Cipta saat revisi di masa kini.

Mungkinkah “jalan masih panjang” terwujudnya _fee_ atas karya jurnalistik di Indonesia ? Agaknya : Ya.

Begitupun, tak boleh pesimis. Justru lawan pesimis itu dengan ambil bagian atau aktif dalam pembahasan sekaligus mendorong proses percepatan hal tersebut.

Bolehlah kita bilang : Awak media, harap bersabar menanti regulasi royalti atas karya jurnalistik. (Dan, boleh pula dijawab : Baik, sabar … sabar … Semoga tidak sampai kapan-kapan !).

Ya. Kita ikuti proses ini, sekaligus menanti hasilnya.