Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan hal itu dalam seminar Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila di Pantai Pondok Indah Permai, Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai, Minggu (4/10).
Menurutnya, pancasila bukanlah sebuah produk kuno, meski ia diciptakan di tahun yang boleh terbilang lama oleh Soekarno dan pendiri bangsa lainnya, namun pancasila tetap saja mengiringi setiap perjalanan hidup kita dan sesuai zaman.
Meutya menjelaskan tentang sejarah perjalanan demokrasi Indonesia mulai dari demokrasi parlementer hingga demokrasi pancasila. “Dahulu kita sempat punya perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan,” tuturnya.
Negara Tidak Stabil
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat itu tidak terjadi kestabilan di pemerintahan.“Semuanya memperjuangkan suku bangsa masing-masing, hingga keluarnya dekrit presiden, demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin,” jelas Meutya.
Demokrasi Pancasila, katanya, lahir di jaman pemerintahan Soeharto. Saat itu negara Indonesia tengah menghadapi tantangan dari komunisme yang ingin merubah dasar negara Indonesia, sehingga untuk mencegah ini terjadi, pancasila ditinggikan derajatnya.
Meutya menjelaskan, Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Demokrasi pancasila selalu mengutamakan hasil musyawarah Mufakat dalam pengambilan keputusan. ”Prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan dari hasil musyawarah dan juga peradilan yang merdeka”.
Seminar dihadiri 150 peserta dari berbagai kalangan, pemuda, ibu rumah tangga, petani, nelayan dan kalangan profesi lainnya ini, turut dihadiri berbagai kalangan. Bertindak sebagai pemateri dalam seminar tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Meryanto Asom.
Di akhir acara Meutya menegaskan, kuat atau tidaknya sebuah demokrasi sangat tergantung pada hubungan negara dengan rakyatnya. “Demokrasi pancasila di Indonesia akan semakin kuat bila hubungan negara dengan rakyatnya berlangsung baik dan juga rakyat betul-betul mengamalkan pancasila dalam kehidupannya sehari-hari,”, tutur Meutya. (rel/hers)










