Hal itu ditandai dengan keberadaan Terminal Sitinjo yang tak kunjung difungsikan sesuai peruntukan.

"Sudah satu tahun memimpin, tetapi terminal masih dipakai buat Kantor Dinas Perhubungan. Padahal menggiring anggaran pembangunan bernilai millaran bukanlah hal mudah," kata Bona, Jumat (26/6).

Menurutnya dimana-mana fungsi terminal untuk naik turunnya penumpang. Itu fasilitas publik yang dapat dipakai sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Realitas menunjukan, aset itu kurang terawat. Akses keluar masuk juga rusak parah. Sebaliknya rumah penduduk di Sidikalang justru dimanfaatkan jadi stasiun bus. Itu menimbulkan kemacetan dan kekurangnyamanan masyarakat," sambungnya.

"Yang namanya perubahan menuju Dairi unggul belum terlihat. Di bidang mana Dairi sudah unggul?" ujar Bona Sitindaon yang merupakan anggota Komisi III DPRD Dairi.

Sementara Jembal berharap, Pemkab Dairi segera mengoperasikan fasilitas Terminal Sitinjo.

"Kalau difungsikan, trayek baru akan tumbuh yang berarti membuka peluang kerja. Usaha mikro diyakini berkembang. Permukiman juga tumbuh dimana nilai ekonomi lahan meningkat," sebutnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Dairi, Datulam Padang mengatakan, Terminal Sitinjo akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian, terminal tersebut akan berubah jadi tipe A dimana angkutan antar kota antar provinsi wajib masuk.

Untuk diketahui, saat ini Terminal Sitinjo merupakan tipe C. Hanya angkotan kota saja yang diharuskan masuk. Padahal terminal itu sudah berusia 15 tahun lebih dan didirikan saat MP Tumanggor menjabat sebagai Bupati Dairi.

(SSR/EAL)